Rancangan Kontrak Berdasarkan Keputusan Deputi I Nomor 3 Tahun 2018

Dengan dikeluarkannya Keputusan Deputi I Nomor 3 Tahun 2018, standar dokumen tender perlu menyesuaikan dengan keputusan Deputi dimaksud.

Pengalaman saya ketika melakukan tender di aplikasi versi 4.3, PPK membuat dan menginput sendiri HPS dan mengupload Rancangan Kontrak. Untuk rancangan kontrak, perlu diperhatikan bahwa rancangan kontrak sudah harus disesuaikan dengan rancangan kontrak pada Keputusan Deputi dimaksud.

Dilarang melakukan copy paste  rancangan kontrak dari Standar Dokumen Pengadaan yang lama karena SSUK dan SSKK yang baru terdapat banyak perubahan istilah, definisi dan klausul pada SSUK dan SSKK.

Bagi para PPK yang akan membuat rancangan kontrak pada aplikasi versi 4.3 dapat mengupload file word rancangan kontrak  yang saya salin dari file pdf Keputusan Deputi I Nomor 3 Tahun 2018 pada link  drive berikut: 

rancangan SSUK dan SSKK pengadaan barang  

rancangan SSUK dan SSKK jasa lainnya

Rancangan kontrak lainnya dapat diambil dari SDP berdasarkan Keputusan Deputi I Nomor 3 Tahun 2018

Item Harga Penawaran yang Melebihi Harga Satuan pada DIPA/DPA dan Harga Satuan Timpang tidak Dibayar?

Seorang PPK pada salah satu Dinas dan Penyedia datang berkonsultasi dengan kami di UKPBJ terkait kontrak salah satu pengadaan alat-alat tertentu yang oleh petugas pada Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) disarankan untuk diubah nilai kontraknya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) jika ingin dibayarkan penuh.

PPK merasa keberatan karena menurutnya proses tender telah menghasilkan penyedia dengan total harga penawaran terkoreksi di bawah HPS, meskipun pada item tertentu harga penawaran penyedia melebihi rincian harga satuan dalam DPA. Karena kewajiban Penyedia dalam kontrak telah dilaksanakan, maka tidak ada alasan ditahan (kalau bukan tidak) dibayar. Namun, petugas pembayaran beralasan bahwa jika dibayar maka dapat menjadi temuan audit. 

Selain itu, PPK merasa perlakuan yang berbeda justru diterimanya ketika mengendalikan kontrak pekerjaan konstruksi, yang meskipun harga satuannya timpang (di atas 110% dari HPS), tetapi dibayar penuh oleh orang keuangan, tetapi hal yang berbeda justru didapatinya pada kontrak pengadaan barang (alat-alat) yang ditanganinya.

Dari kasus tersebut, saya menyarankan kedua belah pihak untuk melakukan addendum kontrak dan merubah harga kontrak untuk disesuaikan dengan harga pada DPA, khusus untuk harga satuan yang timpang sepanjang penyedia tidak keberatan.

Saya juga berkonsultasi dengan Pak Mudji Santosa, Kepala Sub Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Kontrak dan mendapatkan jawaban yang sama bahwa hanya perlu dilakukan addendum kontrak dengan mengubah harga item dalam kontrak sesuai dengan harga item di rekening DPA sepanjang nilai kontraknya tetap. Bahkan contoh kasus tersebut  ternyata merupakan salah satu soal ujian bagi kami yang mengikuti pelatihan ahli kontrak.

Solusi lain yang dapat diambil jika waktu memungkinkan adalah dengan melakukan revisi DIPA/DPA. Untuk revisi anggaran dimana pagu tetap dan hanya terjadi pergeseran rincian anggaran dalam kegiatan yang sama, maka proses revisi dapat dengan cepat dilakukan, baik yang dilakukan dan sepersetujuan PPKD untuk DPA Perangkat Daerah, maupun sepersetujuan Kanwil DJPB atau DJA untuk revisi DIPA atau POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) bagi Satker Pengelola dana APBN. Untuk lebih jelas terkait revisi anggaran, khusus APBN dapat dibaca pada PMK No. 11/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggran 2018.

Namun, permasalahan di atas menurut saya tidak akan terjadi jika rincian harga satuan diumumkan oleh Pokja.  Rincian harga satuan bersifat rahasia, tetapi dikecualikan terhadap rincian harga satuan yang telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 sehingga Peserta tender ketika menawar tidak akan menawar melebihi rincian harga yang ada dalam DIPA/DPA.

Sedangkan untuk harga timpang saja (di atas 110%) hanya dilakukan klarifikasi kepada peserta tender dan apabila harga timpang tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang.

Meskipun demikian, harga timpang (apabila ada) tidak dapat menggugurkan penawaran peserta tender dan tetap dibayar full jika penyedia telah memenuhi kewajibannya pada waktu berkontrak. Perlu diingat bahwa apabila terjadi penambahan volume pada saat berkontrak, maka pembayaran terhadap tambahan volume (atas harga timpang) tersebut berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam HPS, bukan dengan negosiasi sesuai harga pasar seperti pada aturan lama.

Semoga kedepan para pelaku pengadaan dapat belajar dari contoh kasus serupa dan dapat bertindak dengan tepat dan bijak.

 

E-Reverse Auction terhadap Dua Penyedia yang Lulus Evaluasi Teknis (Pengalaman Upgrade SPSE versi 4.2 ke versi 4.3)

Artikel ini saya buat berdasarkan pengalaman saya sebagai Pokja pada salah satu instansi vertical.

Beberapa waktu lalu, saya dan rekan-rekan selaku Pokja Pemilihan pada salah satu instansi vertical membuat paket untuk ditayangkan pada SPSE versi 4.2. Ada 9 Penawar yang memasukan penawaran dan dari 9 Penawar tersebut, didapat 3 penawar terendah yang responsif yang lulus evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi.

Pokja Pemilihan kemudian memanggil ketiga peserta untuk pembuktian kualifikasi. Dari Ketiga peserta tersebut, hanya dua peserta yang hadir dan dinyatakan lulus pembuktian kualifikasi, sedangkan satu peserta lainnya dinyatakan Gugur pembuktian kualifikasi karena tidak hadir pembuktian kualifikasi.

Pada saat jadwal Penetapan Pemenang, SPSE instansi vertical tersebut diupgrade ke versi 4.3 yang berimplikasi pada berubahnya tahapan sehingga Pokja Pemilihan kesulitan menetapkan pemenang, dimana fitur Penetapan Pemenangnya terkunci oleh system (tidak ada menu urutan pemenang dan menu simpan sebagaimana biasanya).

Pada menu beranda muncul fitur  reverse auction. Pokja kemudian mencoba membaca aturan pada SDP LKPP versi 4.3 pada IKP Angka 28.1 tentang Klausul Penawaran Harga Secara Berulang yang menyebutkan bahwa “apabila hanya 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka peserta diminta menyampaian penawaran harga secara berulang (reverse auction) dengan cara menyampaikan penawaran harga lebih dari 1 (satu) kali dan lebih rendah dari harga penawaran sebelumnya.”

Merujuk pada ketentuan tersebut, kasus yang kami alami sebenarnya tidak sepenuhnya masuk kriteria angka 28.1 tersebut karena Peserta yang lulus evaluasi teknis adalah 3 (tiga) peserta termasuk harga dan kualifikasi, tetapi hanya  2 (dua) yang dinyatakan lulus pembuktian kualifikasi. Namun karena aplikasi terkunci karena upgrade ke versi 4.3 tersebut, maka satu-satunya cara (menurut Pokja) untuk membuka atau melanjutkan proses tersebut adalah dengan melaksanakan tahapan reverse auction sebelum dilakukan Penetapan pemenang. 

Pokja akhirnya sepakat membuat jadwal reverse auction dan menghubungi Dua Peserta yang telah lulus pembuktian kualifikasi untuk memasukan kembali harga penawaran. Dan dari hasil reverse auction harga penawaran penyedia menjadi lebih rendah dan terjadi perubahan urutan pemenang, dimana pra reverse auction CV. A yang urutan 1 dan CV. B yang urutan 2, pada pasca reverse auction CV. B menjadi urutan 1 dengan harga yang baru yang lebih rendah dari CV. A.

Berangkat dari pengalaman tersebut, reverse auction membuka ruang bagi Dua Peserta yang lulus teknis untuk kembali memasukan harga dan Pokja bisa mendapatkan Pemenang dengan harga penawaran  yang lebih rendah dari harga penawaran awal seperti gambar di bawah ini. 

update: jika harga penawaran setelah reverse auction dibawah 80% HPS, maka PPK wajib meminta Penyedia untuk menaikan jaminan pelaksanaan 5% dari nilai HPS, bukan 5% dari harga kontrak.

Pokja Lupa dan Terlambat Menjawab pada Waktu Aanwijzing (Pemberian Penjelasan)

Permasalahan ini sering dijumpai oleh Pokja yang memiliki volume paket lelang/tender yang cukup banyak. Akhirnya sejumlah paket yang running bersamaan, terlewati sebagian jadwalnya. Saya pun beberapa kali mengalami hal ini, apalagi jika saya (apabila hanya ditunjuk sebagai anggota) kadang merasa bahwa tanggung jawab memberikan penjelasan merupakan tugas Ketua atau Sekretaris Pokja.

Hal ini keliru karena tugas Pokja itu kolektif kolegial, jadi meskipun ditunjuk sebagai anggota Pokja kita juga harus proaktif dan saling berbagi peran dan risiko seperti konsep RACI yang pernah saya bagikan.

Apabila Salah satu dari Pokja Pemilihan lupa, maka sebaiknya diingatkan oleh Pokja lainnya. Meskipun, pada akhirnya waktu pemberian penjelasan telah lewat, Pokja masih dapat membalas Jawaban Penyedia. Ingat prinsip penyedia adalah orang yang kita mintai bantuannya.

Sebaiknya apabila terlambat menjawab kita pastikan juga bahwa belum ada yang memasukan Dokumen Penawaran, atau kalaupun sudah ada yang memasukan penawaran, jumlahnya sedikit (misalnya baru 1 penyedia) DAN batas akhir pemasukan penawarannya masih lama,  misalnya minimal 3 (tiga) hari dihitung sejak Pokja menjawab pertanyaan penyedia. Pokja juga perlu memperpanjang batas akhir penawaran. Saya biasanya menambah lagi 2 (dua) hari agar peserta bisa menyesuaikan dengan perubahan pada BAPP dan addendum Dokumen Tender/Pengadaan (jika ada).

Apabila karena penambahan waktu tersebut dapat berpengaruh pada jadwal pelaksanaan, maka sebaiknya waktu evaluasi Pokja yang dipersingkat.

2018-11-03 (2).png

Berikut saya salin klausul pada IKP SBD LKPP pada aplikasi versi 4.2, fokus pada klausul yang diberi tanda di bawah ini:

Hati-hati dengan Jaminan Pembayaran Sisa Pekerjaan

Judul artikel di atas sengaja dibuat sedikit provokatif — jika tidak mau dibilang menakuti-nakuti — agar para pihak lebih “aware” (sadar) risiko alih-alih abai — jika tidak mau dibilang masa bodoh — terhadap paparan risiko terkait jaminan pembayaran sisa pekerjaan.

PMK 145/2017 dan Perdirjen Anggaran No. 13 Tahun 2018 memberikan ruang bagi Penyedia untuk menyerahkan sejumlah jaminan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai 100% pada akhir tahun anggaran sebesar nilai presentase pekerjaan yang belum selesai, yang apabila penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaannya, maka jaminan akan disita oleh PPK.

Namun penting diingat bagi para pihak bahwa jaminan pembayaran tersebut harus berdasarkan pada Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Pemeriksaan Lapangan Bersama. Hal ini berangkat dari pengalaman empiris salah satu Pemberi Keterangan Ahli, Pak Setya Budi Arijanta, ketika bersaksi di Pengadilan dimana PPK pada salah satu Kementerian (nama kementerian sengaja tidak disebut) harus menerima konsekuensi hukum karena ketidaktahuannya terkait jaminan pembayaran. Si PPK menurut informasi yang saya dapatkan dari Pak Setya pada waktu mengikuti pelatihan, melakukan pembayaran sebesar 100% berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima 100%, padahal kemajuan progres fisik riilnya pada saat itu belum 100%.

Di satu sisi, si PPK merasa “ditipu” oleh Kontraktor dan Konsultan Pengawas, namun di sisi lainnya si PPK sendiri lebih banyak berada di belakang meja di Ibukota Negara sementara proyek yang ditanganinya berlokasi di salah satu Provinsi.

“Tidak ada niat jahat dari si PPK” Moderator coba menyela pembicaraan.

“Ya, tidak ada, tetapi niat jahatnya yaitu melakukan pemalsuan” jawab Pak Setya.

Saya sendiri menilai hal ini lebih pada “kelalaian” jika benar PPK karena ketidaktahaunnya (bisa disebabkan karena asimetri informasi) pada akhirnya dieksploitasi oleh pihak lainnya demi keuntungan. Kebanyakan walaupun tidak semua terjadi pada PPK yang berlatar belakang non teknis tanpa bantuan tim teknis yang mumpuni.

Lebih lanjut Pak Setya mengatakan bahwa “tidak apa-apa jaminan pembayaran diberikan Penyedia sepanjang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut disebutkan bahwa sesuai Laporan prestasi kemajuan pekerjaan yang riil (misalnya, prestasi pekerjaan sesuai perhitungan konsultan pengawas baru 70%), bukan dibuat 100%”.

Kesalahan si PPK adalah ketika membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima 100% dan si Penyedia yang diharapkannya untuk menyelesaikan pekerjaan ternyata melakukan wan prestasi, maka jaminan tersebut tidak bisa diklaim ke Bank Penerbit Jaminan karena menurut Bank Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima justru menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%, maka tidak ada pelanggaran isi kontrak.

“Memutuskan untuk diberikan atau tidak diberikannya jaminan pembayaran sisa pekerjaan harus didasari oleh penilaian PPK bahwa pekerjaan itu harus selesai di tahun berjalan, jika diyakini tidak selesai, maka tempuhlah jalur pemberian kesempatan dengan pengenaan denda atau putus kontrak berikut sanksi ikutannya”, begitu kurang lebih saran bijak dari Pak Setya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Pak Setya selaku narasumber meminta kami untuk menyampaikan informasi penting ini kepada para pihak agar dapat belajar dari pengalaman tersebut.

Semoga kedepan, para pelaku pengadaan dan para pihak yang berkontrak dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan.

“It’s good to learn from your mistakes, it’s better to learn from other people’s mistakes” Warren Buffet

Pengadaan Listrik: Ditender atau Penunjukan/Pengadaan Langsung?

Salah satu Biro yang bertanggung jawab melaksanakan pengadaan listrik pada sejumlah perangkat daerah baru-baru ini mengirimkan surat kepada Unit Kerja kami, meminta petunjuk teknis terkait pengadaan listrik berupa pemasangan meteran baru pada 8 perangkat daerah. Atasan saya, Pak Bobby, kemudian meminta tanggapan saya terkait Surat tersebut. Berikut (kurang lebih) percakapan kami di bawah ini:

Pak Bobby: “Pak Yanes, coba dilihat Surat terkait pemasangan meter listrik, mereka meminta justek (justifikasi teknis) kita apakah dilakukan secara tender atau PL?”.

Saya: “Setahu saya pemasangan listrik masuk kedalam jenis pengadaan yang dikecualikan Pak Bobby, bisa dilihat di salah satu Perlem LKPP”.

Saya dan Pak Bobby pun kemudian membuka Perlem LKPP untuk memastikan justifikasi aturannya.

Saya: “Coba pak Bobby lihat di Perlem LKPP No. 12/2018. Pada bagian penjelasan angka 3.1 menyebutkan bahwa pengadaan listrik, telepon, air bersih, bahan bakar gas dan bahan bakar minyak termasuk kedalam kategori pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Karena itu, tidak masuk kategori tender maupun PL, tetapi Pengadaan yg dikecualikan berdasarkan tarif”.

Pak Bobby: “Oh ya. Saya lihat di pasal 6 ayat 3 Perlem 12/2018, tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilihan tidak diperlukan”?

Saya: “Ya betul, merujuk pada pasal 6 ayat 3, maka persiapan dan pelaksanaan Pemilihan tidak diperlukan sedangkan pasal 4 menyebutkan bahwa pelaksanaan kontrak dan pembayarannya dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia, dalam hal ini PLN”.

Pak Bobby: “Baik, tetapi apa ada rujukannya dalam Perpres sebagai aturan tertinggi?”.

Saya: “Coba kita lihat di pasal 61 ayat 1 huruf b Perpres 16/2018, di situ disebutkan secara umum terkait pengecualian untuk pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai tarif yang dipublikasikan secara luas. Sedangkan detailnya ada dalam Perlem”.

Pak Bobby: “Makasih pak, itu kita jadikan dasar tertinggi sedangkan perlem sebagai aturan turunannya”

Saya: “Sama-sama pak Bobby”.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa: Permasalahan dan Strategi Penanganannya

Artikel ini dimuat pada Kolom Opini Timor Express, Rabu 10 Oktober 2018.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia, Agus Prabowo, dalam kegiatan pembukaan kegiatan pelatihan Ahli Kontrak beberapa waktu lalu menyitir adagium “the devil is in the details” dalam mengingatkan para ahli kontrak agar lebih berhati-hati terhadap detail-detail kecil yang dapat berakibat terjadinya masalah hukum. Hal ini berangkat dari pengalaman beliau di masa lalu ketika Pemerintah Indonesia dinyatakan harus membayar denda yang cukup besar oleh salah satu Lembaga Arbritase Internasional di Amerika Serikat karena kurang memperhatikan detail-detail kecil dalam berkontrak.

Permasalahan dalam Kontrak Pengadaan

Ketidaktelitian terhadap detail-detail kecil serupa juga sering ditemukan oleh penulis pada saat melayani konsultasi terkait permasalahan kontrak yang dihadapi para pihak, baik Pejabat Pembuat Komitmen maupun Penyedia. Ada dua permasalahan yang teridentifikasi sejauh ini, yaitu: 1) ketidakjelasan klausul-klausul dalam kontrak yang ambigu atau multitafsir; dan 2) ketidakmampuan para pihak dalam memprediksi dan memitigasi risiko berkontrak.

Untuk masalah yang pertama, penulis sendiri beberapa waktu lalu didatangi oleh para Pihak yang ingin berkonsultasi terkait belum dibayarnya Konsultan Pengawas di tahun 2017 akibat diputusnya kontrak salah satu pekerjaan konstruksi di tahun 2017 yang progres kemajuan konstruksinya hanya mencapai 10,28 persen.

Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki otoritas pembayaran hanya mau membayar Konsultan Pengawas sebanyak 10,28 persen sesuai progres fisik kemajuan pekerjaan, sedangkan Konsultan Pengawas sendiri keberatan dengan besaran nilai tersebut karena merasa telah menjalankan tugas pengawasannya dengan baik sampai dengan diputusnya kontrak pekerjaan konstruksi tersebut, seperti membuat laporan harian, melayangkan teguran dan mengusulkan rapat pembuktian atau Show Cause Meeting 1, 2 dan 3.

Setelah meneliti kontrak tersebut, ditemukan bahwa pada klausul jenis kontrak tertulis lumpsum sedangkan pada bagian klausul pembayaran prestasi pekerjaan hanya tertulis dua opsi, yaitu termin/sekaligus, tanpa dipilih salah satu opsi, apakah termin saja atau sekaligus saja. Tidak memilih salah satu dari sejumlah pilihan pada default (rancangan) kontrak hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum kontrak yang dapat berujung perselisihan antara para pihak pada lembaga peradilan.

Jika dilihat dari nature atau karakteristik pekerjaan, maka kontrak pengawasan/supervisi sebagaimana diatur pada Perpres 54/2010 dan perubahannya lebih tepat menggunakan jenis kontrak harga satuan/unit price atau jika mengacu pada Perpres 16/2018 sebagai jenis kontrak waktu penugasan. Hal ini berasalan karena kontrak harga satuan atau waktu penugasan secara nature berorientasi pada waktu (time based), bukan output based/berorientasi pada keluaran sebagaimana kontrak lumpsum. Kontrak harga satuan menuntut kehadiran rutin penyedia, baik per jam, per hari, per minggu atau per bulan.

Dengan demikian, maka cara pembayaran prestasi pekerjaan yang tepat adalah secara bulanan. Meskipun demikian opsi/cara pembayaran di atas tidak sepenuhnya salah sepanjang para pihak memilih salah satu dari dua opsi tersebut karena Permen PU 45/2007 sendiri membagi cara pembayaran konsultan pengawas kedalam tiga cara, yakni bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan, atau penyelesaian tugas dan kewajiban pengawasan. Kecuali bulanan, dua cara pembayaran terakhir di atas dalam Perpres 54/2010 disebut sebagai termin atau sekaligus (pasal 89 ayat 1).

Sementara itu, terkait ketidakmampuan para pihak dalam memitigasi risiko berkontrak dapat disebabkan karena kurangnya kapasitas para pihak dalam mengendalikan kontrak maupun faktor-faktor lain yang cukup sulit diprediksi seperti kesalahan desain, permasalahan land clearing (pembebasan lahan) yang belum selesai dan hubungannya dengan warga masyarakat di lokasi, kondisi lingkungan yang tidak pasti dan perubahan kebijakan/regulasi. 

Strategi Penanganan Permasalahan Kontrak

Mengacu pada dua permasalahan di atas, ada dua tahapan strategi penanganan kontrak, mulai dari pra kontrak atau pada saat penyusunan rancangan kontrak dan pada waktu pelaksanaan kontrak yang perlu diperhatikan para pihak.

Pada waktu pra kontrak, rancangan kontrak yang merupakan tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen perlu dilakukan kaji ulang/reviu. Dalam reviu  tersebut PPK dapat melibatkan tim peneliti/ahli kontrak atau Pokja Pemilihan dalam melihat kembali frasa-frasa opsional  yang perlu ditentukan oleh para pihak sebelum dinaikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Dokumen Pengadaan, terutama terkait jenis kontrak, cara pembayaran prestasi pekerjaan, uang muka dan denda keterlambatan.

Keempat klausul tersebut sudah harus ditentukan secara jelas dan pasti pada saat tender karena selain untuk menghindari ambiguitas/multitafsir pada frasa/istilah tertentu yang berimplikasi hukum, juga dapat mempengaruhi persaingan dalam proses pemilihan. Misalnya jika dalam klausul rancangan kontrak penyedia akan diberikan uang muka sesuai besaran yang ditentukan, maka hal itu akan menjadi insentif bagi calon peserta tender untuk menawar dengan harga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tanpa diberikan uang muka karena bagi peserta yang kemampuan finansialnya terbatas perlu memperhitungkan tambahan biaya bunga bank jika mengajukan pinjaman bank.

Kontrak juga perlu difinalisasi bersama antara para pihak dalam melihat kembali apakah opsi-opsi yang dipilih sudah sesuai dengan nature atau karakteristik pekerjaan, atau apakah perlu menambah klausul-klausul tertentu untuk memitigasi risiko ketidakpastian yang muncul, misalnya dalam hubungannya dengan ketidakpastian ketersediaan anggaran di tahun berikutnya. Apabila terjadi perpanjangan waktu atau keterlambatan pekerjaan yang melampaui tahun anggaran, maka klausul untuk tidak menuntut ganti rugi atas keterlambatan pembayaran perlu dimasukan. Begitu pula dengan klausul kontrak terkait serah terima hasil pekerjaan apakah sudah sesuai dengan kebijakan/regulasi terkini, misalnya tugas Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dalam aturan terbaru hanya melakukan pemeriksaan administrasi saja, tidak lagi melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan fisik dan melakukan serah terima hasil pekerjaan.

Sedangkan pada waktu pelaksanaan kontrak, pendampingan dari tim pendukung dan tim peneliti kontrak dapat dimulai pada saat pre-construction meeting (PCM) untuk pekerjaan konstruksi dan konsultansi atau kick off meeting untuk kontrak pengadaan barang/jasa lainnya, maupun pada saat pembahasan perubahan kontrak yang dapat meliputi variation order, yakni perubahan mayor spesifikasi pekerjaan atau contract change order yakni perubahan minor tambah/kurang volume atau perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Dengan strategi penanganan pra-kontrak dan pelaksanaan kontrak yang baik, maka para pihak sebenarnya sedang memitigasi risiko atau menghindari risiko hukum yang dapat menguras sumber daya, baik finansial dan waktu para pihak, belum lagi jika akhirnya proyek berakhir mangkrak dan merugikan negara.

Oleh: Yanes G. Panie, S.STP, M.Pub.Pol, Mentor dan Pelatih Pengadaan Barang/Jasa, Anggota Forum Ahli Kontrak Pengadaan Indonesia (FAKPI)

Klausul Kontrak yang Ambigu karena Ketidaktelitian para Pihak

Beberapa hari lalu saya didatangi seorang rekan konsultan pengawas dan seorang pejabat pelaksana teknis kegiatan pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ingin berkonsultasi terkait salah satu masalah kontrak yang mereka hadapi.

Masalah tersebut adalah belum dibayarnya Konsultan Pengawas di tahun sebelumnya akibat diputusnya kontrak salah satu pekerjaan konstruksi di tahun sebelumnya (tahun 2017) yang progres kemajuan konstruksinya hanya mencapai 10,28 persen.

Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki otoritas pembayaran hanya mau membayar Konsultan Pengawas sebanyak 10,28 persen sesuai progress fisik kemajuan pekerjaan, sedangkan Konsultan Pengawas sendiri keberatan dengan besaran nilai tersebut karena merasa telah menjalankan tugas pengawasannya dengan baik sampai dengan diputusnya kontrak pekerjaan konstruksi, seperti membuat laporan harian, melayangkan teguran, mengusulkan SCM 1, SCM 2 dan SCM 3.

Mereka kemudian meminta pendapat saya terkait masalah tersebut. Sebelum menjawab saya meminta mereka menunjukan dokumen kontrak untuk diteliti, khususnya klausul pembayaran prestasi pada Syarat-syarat khusus kontrak. Ternyata pada klausul tersebut saya temukan jenis kontrak tertulis lumpsum sedangkan pada bagian klausul pembayaran prestasi pekerjaan hanya tertulis dua opsi, termin/sekaligus (tanpa dipilih salah satu opsi).

Dari hasil penelitian kontrak tersebut, saya kemudian berpendapat bahwa kontrak tersebut disusun dengan tidak teliti oleh para pihak karena dua alasan berikut. Pertama, jika dilihat dari nature atau karakteristik pekerjaan, maka kontrak pengawasan/supervisi sebagaimana diatur pada Perpres 54/2010 dan perubahannya lebih tepat menggunakan kontrak harga satuan (unit price), bukan kontrak lumpsum yang output based yang pada umumnya lebih cocok untuk pekerjaan jasa konsultan perencanaan.

Kedua, klausul pembayaran tersebut di atas ambigu karena tidak memilih salah satu opsi, apakah termin saja atau sekaligus saja. Dengan demikian menyisakan ketidakpastian hukum. Meskipun pada klausul kontrak tersebut hanya terdapat dua opsi itu saja, namun saya sendiri berpendapat bahwa opsi pembayaran yang paling tepat adalah bulanan karena nature dari pekerjaan pengawasan ini adalah time based yang dituntut kehadiran rutin pengawas dalam menjalankan tugasnya.

Saya sendiri melihat adanya kemungkinan kontrak yang tidak teliti tersebut dibuat secara copy paste. Indikasinya jelas bahwa baik jenis kontrak (lumpsum) dan cara pembayaran (termin/sekaligus) lebih tepat untuk jasa konsultan perencanaan.

Meskipun demikian opsi/cara pembayaran di atas tidak sepenuhnya salah karena Permen PU Nomor 45/2007 mengatur bahwa pembayaran pengawasan dapat dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan, atau penyelesaian tugas dan kewajiban pengawasan.

Merujuk pada kasus di atas, karena opsi pembayaran secara bulanan tidak ada dalam dokumen kontrak, maka dua opsi yang disebut terakhir pada Permen PU 45/2007(tahapan tertentu yang didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan, atau penyelesaian tugas dan kewajiban pengawasan) saya maknai sebagai termin/sekaligus sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 pasal 89 ayat 1.

Sayangnya kedua opsi itupun tidak dipilih salah satunya oleh para pihak pada waktu menyusun dokumen kontrak, atau setidaknya pada waktu kaji ulang rancangan kontrak sudah harus dipilih opsi-opsinya sehingga jelas dan pasti.

Akhirnya saya pun tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan dan memberikan kembali keputusannya kepada para pihak. Karena dalam klausul kontrak tertulis termin/sekaligus, maka pembayarannya dapat dilakukan secara termin, atau bisa juga secara sekaligus, namun saya meminta mereka untuk kembali berkonsultasi dengan BPKAD atau APIP untuk diambil keputusan yang tepat.

Pengawasan Berkala Konsultan Perencana: apakah multi years atau single year?

Pertanyaan terkait pengawasan berkala tersebut di atas diangkat oleh salah seorang rekan peserta pelatihan Ahli Kontrak yang saya ikuti terkait item pekerjaan pengawasan berkala yang biayanya sebesar 15% dari nilai total kontrak sebagaimana diatur dalam Permen PU 45/2007 dan Perpres 73/2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Apakah sebuah pekerjaan konsultan perencana, khususnya konsultan perencanaan bangunan gedung yang pekerjaan perencanaan dilakukan di tahun anggaran berjalan sementara pekerjaan fisiknya dianggarkan di tahun anggaran berikutnya (melampaui tahun anggaran), masuk kedalam kategori kontrak multi years atau single year. Jika masuk kedalam kontrak multi years, maka dibutuhkan persetujuan anggaran oleh Kepala Daerah dan DPRD, sedangkan jika single year apakah harus dibayarkan di tahun anggaran berjalan tersebut sebesar 100%, padahal Permen PU 45/2007 dan Perpres 73/2011 mensyaratkan bahwa konsultan perencana dibayar sebesar 80% dari total kontrak mulai dari pra rancangan sampai dengan diserah terimakannya produk konsultan perencana, sementara 5% akan dibayar setelah lelang selesai dan 15% lainnya akan dibayar pada waktu PHO pekerjaan fisik.

Hal tersebut sejalan dengan semangat tanggung jawab profesi Konsultan Perencana dalam memastikan bahwa produk desain yang dihasilkan dapat dikerjakan sebagaimana rencana kerja dan syarat-syarat, gambar/desain, bahan material dan biaya yang telah diperhitungkannya. Bahkan lebih jauh Konsultan Perencana harus dapat mempertanggung jawabkan desain dan perhitungan strukturnya jika terjadi kegagalan konstruksi dan melakukan perubahan desain jika terjadi perbedaan antara desain dan kondisi eksisting di lapangan.

Selain itu, si rekan bertanya bagaimana dengan pekerjaan konsultan perencana jalan dan jembatan dan/atau pekerjaan irigasi yang tidak mengatur terkait penahanan pembayaran 15% untuk pengawasan berkala sebagaimana pada pekerjaan perencanaan bangunan gedung.

Menanggapi kedua pertanyaan tersebut, Narasumber LKPP mengatakan bahwa untuk pekerjaan konsultan yang pekerjaan fisiknya dianggarkan di tahun berikutnya seharusnya masuk dalam kategori kontrak single year. Anggaran yang dialokasikan untuk dibayar seharusnya hanya sebesar 80%, sedangkan 20% lainnya baru akan dibayar setelah proses lelang selesai dan pekerjaan fisik diserah terimakan di tahun berikutnya.

Merujuk pada pendapat narasumber di atas, maka skenario yang dapat saya tawarkan adalah pekerjaan perencanaan gedung tersebut dapat dipecah dimana pekerjaan perencanaannya sebesar 80% dialokasikan di tahun anggaran berjalan, sedangkan 20% lainnya dialokasikan di anggaran tahun berikutnya. Untuk yang pertama dapat dilakukan dengan tender/seleksi sebagaimana syarat nilai minimal tender/seleksi, sedangkan sisa 20% untuk pengawasan berkala dapat dilakukan melalui mekanisme Penunjukan Langsung atau juga bisa dengan repeat order kepada Konsultan Perencana yang telah melaksanakan 80% pekerjaan sebelumnya karena 20% sisanya merupakan satu kesatuan dengan pekerjaan sebelumnya.

Sedangkan terkait pertanyaan Kedua, untuk pekerjaan konsultan Perencanaan jalan dan jembatan serta irigasi — jika tidak ada aturan yang khusus terkait pengawasan berkala sebagaimana pada pekerjaan perencanaan bangunan gedung — maka tidak wajib mengikuti syarat penahanan pembayaran 20% di atas.

Dengan demikian, pada waktu Perencanaan pekerjaan konsultan Perencanaan pada dokumen anggaran yang pelaksanaan fisiknya dianggarkan di tahun berikutnya sebaiknya hanya dialokasikan anggaran sebesar 80% sedangkan 20% sisanya dianggarkan di tahun berikutnya. Sedangkan untuk pekerjaan yang dianggarkan di tahun anggaran berjalan maka 20% sisa anggaran dapat dibayar ketika proses lelang/tender dan PHO selesai.

Namun, prosedur penahanan pembayaran tersebut tidak dapat diberlakukan untuk konsultan Perencanaan pembangunan selain gedung yang tidak mensyaratkan penahanan pembayaran untuk keperluan pengawasan berkala.

Update Penahanan Pembayaran Pengawasan Berkala

Selain opsi di atas, salah satu narasumber lainnya mengatakan bahwa konsultan perencana dapat dibayar 100% sepanjang konsultan perencana tersebut menyerahkan jaminan bank senilai sisa nilai pengawasan berkala 15-20% yang harus dilakukannya sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan fisik (PHO).

Kontradiksi Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 54 Perpres 16/2018

Dalam suatu kegiatan diseminasi Perpres 16/2018, salah satu rekan fasilitator bertanya kepada narasumber LKPP terkait adanya “kontradiksi” antara pasal 27 ayat 3 dan pasal 54 ayat 1 yang mengakomodir perubahan pada kontrak lumpsum.

Berikut bunyi dari Kedua pasal yang dianggap berkontradiksi tersebut:
Pasal 27 ayat 3: “Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
b. berorientasi kepada keluaran; dan
c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.”

Sedangkan pasal 54 berbunyi: “Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Menurut fasilitator tersebut kategori kontrak lumpsum sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 3 terkait ruang lingkup dan jumlah harga yang pasti dan tetap berkontradiksi dengan pasal 54 yang mengakomodir perubahan kontrak. Frasa yang pasti dan tetap pada pasal 27 ayat 3 dimaknai sebagai suatu kondisi yang tetap dan pasti (tidak dapat berubah), karenanya bertentangan dengan pasal 54.

Ini akan menyulitkan para pelaku pengadaan jika misalnya ada permasalahan hukum dan Aparat Penegak Hukum (APH), misalnya, bersikukuh bahwa pasal 27 ayat 3 dimaknai sebagai sebuah kondisi yang tetap dan pasti, dan mengabaikan klausul pada pasal 54 atau lebih parah lagi masih menggunakan paradigma kontrak lumpsum pada Perpres yang lama dimana untuk kontrak lumpsum tidak dapat melakukan perubahan kontrak. Akhirnya pelaku pengadaan dapat dikriminalisasi.

Narasumber LKPP kemudian menjawab bahwa latar belakang dari diakomodirnya perubahan Kontrak Lumpsum di Perpres yang terbaru karena mengikuti best practices (praktik-praktik pengadaan yang sudah mapan) di dunia internasional dimana baik kontrak lumpsum dan kontrak harga satuan dapat dilakukan perubahan. Perubahan kontrak lumpsum ini juga diharapkan dapat mengurangi permasalahan hukum yang sering terjadi di lapangan karena faktanya selama ini tidak sedikit pekerjaan konstruksi yang terjadi perubahan, baik volume, jenis kegiatan, spesifikasi dan jadwal.

Sebagai salah satu fasilitator yang hadir, saya pun mencoba memberikan usul saran kepada narasumber perumus Perpres 16/2018. Menurut saya, kategori kontrak lumpsum pada pasal 27 harus dimaknai sebagai sebuah kondisi ideal (kondisi yang seharusnya) sedangkan pasal 54 menggambarkan sebuah kondisi faktual (kondisi di lapangan) yang berbeda dalam hubungannya dengan dokumen pengadaan dan lampirannya.

Untuk menjembatani frasa yang pasti dan tetap pada pasal 27 ayat 3, maka perlu dilakukan revisi minor sehingga pada bunyi pasal 27 ayat 3 menjadi: Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dan kondisi tertentu”.

Saya mengusulkan ditambahkannya frasa “dan kondisi tertentu” sehingga bunyi pasal 54 nanti adalah kondisi tertentu yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 sehingga kedua pasal tersebut tidak lagi berkontradiksi. Hal ini penting agar tidak menimbulkan ambiguitas atau multi tafsir pada bunyi pasal 27 dan 54 karena sepemahaman saya sebuah bahasa hukum harus bermakna univokal, tidak equivokal sehingga para pelaku pengadaan dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak “dikriminalisasi” akibat masalah multi tafsir di atas.

Narasumber LKKP kemudian mengatakan bahwa usul saya tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Tim Perumus Perpres. Semoga nanti dalam penyusunan Penyusunan Peraturan Lembaga dan atau buku informasi, permasalahan ini dapat diperjelas.