Item Harga Penawaran yang Melebihi Harga Satuan pada DIPA/DPA dan Harga Satuan Timpang tidak Dibayar?

Seorang PPK pada salah satu Dinas dan Penyedia datang berkonsultasi dengan kami di UKPBJ terkait kontrak salah satu pengadaan alat-alat tertentu yang oleh petugas pada Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) disarankan untuk diubah nilai kontraknya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) jika ingin dibayarkan penuh. PPK merasa keberatan karena menurutnya proses tenderContinue reading “Item Harga Penawaran yang Melebihi Harga Satuan pada DIPA/DPA dan Harga Satuan Timpang tidak Dibayar?”

Hati-hati dengan Jaminan Pembayaran Sisa Pekerjaan

Judul artikel di atas sengaja dibuat sedikit provokatif — jika tidak mau dibilang menakuti-nakuti — agar para pihak lebih “aware” (sadar) risiko alih-alih abai — jika tidak mau dibilang masa bodoh — terhadap paparan risiko terkait jaminan pembayaran sisa pekerjaan. PMK 145/2017 dan Perdirjen Anggaran No. 13 Tahun 2018 memberikan ruang bagi Penyedia untuk menyerahkanContinue reading “Hati-hati dengan Jaminan Pembayaran Sisa Pekerjaan”

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa: Permasalahan dan Strategi Penanganannya

Artikel ini dimuat pada Kolom Opini Timor Express, Rabu 10 Oktober 2018. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia, Agus Prabowo, dalam kegiatan pembukaan kegiatan pelatihan Ahli Kontrak beberapa waktu lalu menyitir adagium “the devil is in the details” dalam mengingatkan para ahli kontrak agar lebih berhati-hati terhadap detail-detail kecil yang dapat berakibat terjadinya masalahContinue reading “Kontrak Pengadaan Barang/Jasa: Permasalahan dan Strategi Penanganannya”

Klausul Kontrak yang Ambigu karena Ketidaktelitian para Pihak

Beberapa hari lalu saya didatangi seorang rekan konsultan pengawas dan seorang pejabat pelaksana teknis kegiatan pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ingin berkonsultasi terkait salah satu masalah kontrak yang mereka hadapi. Masalah tersebut adalah belum dibayarnya Konsultan Pengawas di tahun sebelumnya akibat diputusnya kontrak salah satu pekerjaan konstruksi di tahun sebelumnya (tahun 2017) yangContinue reading “Klausul Kontrak yang Ambigu karena Ketidaktelitian para Pihak”

Pengawasan Berkala Konsultan Perencana: apakah multi years atau single year?

Pertanyaan terkait pengawasan berkala tersebut di atas diangkat oleh salah seorang rekan peserta pelatihan Ahli Kontrak yang saya ikuti terkait item pekerjaan pengawasan berkala yang biayanya sebesar 15% dari nilai total kontrak sebagaimana diatur dalam Permen PU 45/2007 dan Perpres 73/2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Apakah sebuah pekerjaan konsultan perencana, khususnya konsultan perencanaan bangunanContinue reading “Pengawasan Berkala Konsultan Perencana: apakah multi years atau single year?”

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah : wilayah hukum pidana ataukah hukum perdata?

Artikel ini sebelumnya merupakan opini yang dimuat di Koran Victory News, dan telah mendapat ijin untuk ditayang di blog ini. Credit to Pak Frans Budiman Johannes. S.Sos., M.Si., CCMs, Pelatih Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & Ahli Manajemen Kontrak Pemerintah.  Di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sedikit permasalahan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) yang melibatkan kepala daerah,Continue reading “Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah : wilayah hukum pidana ataukah hukum perdata?”

Diskusi terkait Nota Pesanan/Bukti Pembelian vs SPK

Pagi ini saya didatangi seorang rekan, Pejabat Pengadaan pada suatu Dinas, yang ingin berdiskusi terkait tanda bukti perjanjian: Rekan: “pak, saya sedang mengerjakan paket jasa konsultansi pada perubahan APBD. apakah paket perencanaan dan pengawasan yang nilai masing-masingnya 20 juta dan 12 juta cukup menggunakan nota pesanan saja?” Saya: “setahu saya di Perpres itu Surat Pesanan (bukanContinue reading “Diskusi terkait Nota Pesanan/Bukti Pembelian vs SPK”