Rancangan Kontrak Berdasarkan Keputusan Deputi I Nomor 3 Tahun 2018

Dengan dikeluarkannya Keputusan Deputi I Nomor 3 Tahun 2018, standar dokumen tender perlu menyesuaikan dengan keputusan Deputi dimaksud. Pengalaman saya ketika melakukan tender di aplikasi versi 4.3, PPK membuat dan menginput sendiri HPS dan mengupload Rancangan Kontrak. Untuk rancangan kontrak, perlu diperhatikan bahwa rancangan kontrak sudah harus disesuaikan dengan rancangan kontrak pada Keputusan Deputi dimaksud.Continue reading “Rancangan Kontrak Berdasarkan Keputusan Deputi I Nomor 3 Tahun 2018”

Item Harga Penawaran yang Melebihi Harga Satuan pada DIPA/DPA dan Harga Satuan Timpang tidak Dibayar?

Seorang PPK pada salah satu Dinas dan Penyedia datang berkonsultasi dengan kami di UKPBJ terkait kontrak salah satu pengadaan alat-alat tertentu yang oleh petugas pada Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) disarankan untuk diubah nilai kontraknya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) jika ingin dibayarkan penuh. PPK merasa keberatan karena menurutnya proses tenderContinue reading “Item Harga Penawaran yang Melebihi Harga Satuan pada DIPA/DPA dan Harga Satuan Timpang tidak Dibayar?”

E-Reverse Auction terhadap Dua Penyedia yang Lulus Evaluasi Teknis (Pengalaman Upgrade SPSE versi 4.2 ke versi 4.3)

Artikel ini saya buat berdasarkan pengalaman saya sebagai Pokja pada salah satu instansi vertical. Beberapa waktu lalu, saya dan rekan-rekan selaku Pokja Pemilihan pada salah satu instansi vertical membuat paket untuk ditayangkan pada SPSE versi 4.2. Ada 9 Penawar yang memasukan penawaran dan dari 9 Penawar tersebut, didapat 3 penawar terendah yang responsif yang lulusContinue reading “E-Reverse Auction terhadap Dua Penyedia yang Lulus Evaluasi Teknis (Pengalaman Upgrade SPSE versi 4.2 ke versi 4.3)”

Pokja Lupa dan Terlambat Menjawab pada Waktu Aanwijzing (Pemberian Penjelasan)

Permasalahan ini sering dijumpai oleh Pokja yang memiliki volume paket lelang/tender yang cukup banyak. Akhirnya sejumlah paket yang running bersamaan, terlewati sebagian jadwalnya. Saya pun beberapa kali mengalami hal ini, apalagi jika saya (apabila hanya ditunjuk sebagai anggota) kadang merasa bahwa tanggung jawab memberikan penjelasan merupakan tugas Ketua atau Sekretaris Pokja. Hal ini keliru karenaContinue reading “Pokja Lupa dan Terlambat Menjawab pada Waktu Aanwijzing (Pemberian Penjelasan)”

Hati-hati dengan Jaminan Pembayaran Sisa Pekerjaan

Judul artikel di atas sengaja dibuat sedikit provokatif — jika tidak mau dibilang menakuti-nakuti — agar para pihak lebih “aware” (sadar) risiko alih-alih abai — jika tidak mau dibilang masa bodoh — terhadap paparan risiko terkait jaminan pembayaran sisa pekerjaan. PMK 145/2017 dan Perdirjen Anggaran No. 13 Tahun 2018 memberikan ruang bagi Penyedia untuk menyerahkanContinue reading “Hati-hati dengan Jaminan Pembayaran Sisa Pekerjaan”

Pengadaan Listrik: Ditender atau Penunjukan/Pengadaan Langsung?

Salah satu Biro yang bertanggung jawab melaksanakan pengadaan listrik pada sejumlah perangkat daerah baru-baru ini mengirimkan surat kepada Unit Kerja kami, meminta petunjuk teknis terkait pengadaan listrik berupa pemasangan meteran baru pada 8 perangkat daerah. Atasan saya, Pak Bobby, kemudian meminta tanggapan saya terkait Surat tersebut. Berikut (kurang lebih) percakapan kami di bawah ini: PakContinue reading “Pengadaan Listrik: Ditender atau Penunjukan/Pengadaan Langsung?”

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa: Permasalahan dan Strategi Penanganannya

Artikel ini dimuat pada Kolom Opini Timor Express, Rabu 10 Oktober 2018. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia, Agus Prabowo, dalam kegiatan pembukaan kegiatan pelatihan Ahli Kontrak beberapa waktu lalu menyitir adagium “the devil is in the details” dalam mengingatkan para ahli kontrak agar lebih berhati-hati terhadap detail-detail kecil yang dapat berakibat terjadinya masalahContinue reading “Kontrak Pengadaan Barang/Jasa: Permasalahan dan Strategi Penanganannya”

Klausul Kontrak yang Ambigu karena Ketidaktelitian para Pihak

Beberapa hari lalu saya didatangi seorang rekan konsultan pengawas dan seorang pejabat pelaksana teknis kegiatan pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ingin berkonsultasi terkait salah satu masalah kontrak yang mereka hadapi. Masalah tersebut adalah belum dibayarnya Konsultan Pengawas di tahun sebelumnya akibat diputusnya kontrak salah satu pekerjaan konstruksi di tahun sebelumnya (tahun 2017) yangContinue reading “Klausul Kontrak yang Ambigu karena Ketidaktelitian para Pihak”

Pengawasan Berkala Konsultan Perencana: apakah multi years atau single year?

Pertanyaan terkait pengawasan berkala tersebut di atas diangkat oleh salah seorang rekan peserta pelatihan Ahli Kontrak yang saya ikuti terkait item pekerjaan pengawasan berkala yang biayanya sebesar 15% dari nilai total kontrak sebagaimana diatur dalam Permen PU 45/2007 dan Perpres 73/2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Apakah sebuah pekerjaan konsultan perencana, khususnya konsultan perencanaan bangunanContinue reading “Pengawasan Berkala Konsultan Perencana: apakah multi years atau single year?”

Kontradiksi Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 54 Perpres 16/2018

Dalam suatu kegiatan diseminasi Perpres 16/2018, salah satu rekan fasilitator bertanya kepada narasumber LKPP terkait adanya “kontradiksi” antara pasal 27 ayat 3 dan pasal 54 ayat 1 yang mengakomodir perubahan pada kontrak lumpsum. Berikut bunyi dari Kedua pasal yang dianggap berkontradiksi tersebut: Pasal 27 ayat 3: “Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aContinue reading “Kontradiksi Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 54 Perpres 16/2018”