Pengadaan Barang/Jasa

Try Out Soal Ujian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar berdasarkan Perpres 16/2018

Kali ini saya mencoba membantu sejumlah teman yang ingin mengikuti Ujian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar. Semoga soal try out ini dapat membantu teman2 dalam menjawab pertanyaan seputar PBJ dengan baik. Soal-soal ini saya ambil dari bahan ajar/materi tryout LKPP terkait Perpres 16/2018 Tingkat Dasar. Tips: Kerjakan dahulu soal yang bobotnya besar yaitu Soal Studi Kasus… Continue reading Try Out Soal Ujian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar berdasarkan Perpres 16/2018

Pengadaan Barang/Jasa

Perlukah Pokja melakukan Koreksi Aritmatik pada Aplikasi SPSE 4.3

Dengan digunakannya aplikasi SPSE 4.3, kebanyakan Pokja yang saya temui mengatakan bahwa mereka tidak lagi melakukan Koreksi Aritmatik karena pada Aplikasi SPSE 4.3 koreksi aritmatik dilakukan by sistem. Dalam Peraturan LKPP No. 9/2018 dijelaskan bahwa "Untuk Kontrak Harga Satuan, item pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Waktu Penugasan… Continue reading Perlukah Pokja melakukan Koreksi Aritmatik pada Aplikasi SPSE 4.3

Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Perlukah Pokja melakukan Klarifikasi/Verifikasi Lapangan dalam Pekerjaan Konstruksi?

Pertanyaan sebagaimana judul artikel di atas muncul di benak saya ketika saya diberitahu seorang teman bahwa semenjak diberlakukannya Permen PUPR 14/2020, Pokja tidak diperbolehkan melakukan klarifikasi lapangan. Teman saya mendasarkan argumentasinya pada salah satu klausul dalam Standar Dokumen Pengadaan Permen PUPR 14/2020 yang menyatakan bahwa "Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik… Continue reading Perlukah Pokja melakukan Klarifikasi/Verifikasi Lapangan dalam Pekerjaan Konstruksi?

Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak

Penggantian atau Perubahan Personel Manajerial/Personel Inti (Tenaga Ahli) pada Kontrak Pekerjaan Konstruksi

Dalam Pekerjaan Konstruksi dan/atau jasa Konsultansi, Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para Pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut: perubahan pekerjaan;perubahan Harga Kontrak;perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atauperubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi. Kali ini kita akan membahas poin nomor 4, khususnya pada frasa perubahan personel manajerial… Continue reading Penggantian atau Perubahan Personel Manajerial/Personel Inti (Tenaga Ahli) pada Kontrak Pekerjaan Konstruksi

Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak

Standar Dokumen Pengadaan Menurut Permen PUPR No. 14 Tahun 2020

Standar Dokumen Pengadaan Menurut Permen PU No. 14 Tahun 2020 file word dapat didownload pada link berikut ini. Berdasarkan paparan dari Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, terdapat sejumlah perbedaan antara Permen PUPR 7/2019 dan Permen PUPR 14/2020, di antaranya: Jika sebelumnya Ruang Lingkup PPUPR 7/2019 hanya mengatur tender/seleksi di Lingkungan Kementerian PUPR, maka di PPUPR… Continue reading Standar Dokumen Pengadaan Menurut Permen PUPR No. 14 Tahun 2020

Kontrak PBJ

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

Pemutusan kontrak merupakan salah satu sanksi yang dapat diberikan baik oleh PPK kepada Penyedia karena kesalahan yang dilakukan Penyedia, maupun sebaliknya Penyedia kepada PPK karena kesalahan PPK. Pada artikel ini saya akan membahas pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK karena kesalahan Penyedia. Dalam Per LKPP 9/2018, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila: Penyedia terbukti… Continue reading Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

Kontrak PBJ

Pengenaan Denda Keterlambatan dalam Pengadaan Barang/Jasa

Apa itu Denda? Dasar Hukum Keterlambatan Denda Dasar hukum denda keterlambatan termuat dalam Pasal 56 ayat 2 dan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Permen PUPR 14/2020 dimana Denda Keterlambatan dimuat dalam Adendum Kontrak terkait Pemberian Kesempatan. Lebih jauh dalam Pasal 78 ayat 5 huruf f disebutkan bahwa denda keterlambatan disebabkan karena Penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai… Continue reading Pengenaan Denda Keterlambatan dalam Pengadaan Barang/Jasa

Kontrak PBJ

Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dan Tanda Tangan Kontrak tanpa Tatap Muka Langsung

Saya dihubungi seorang teman PPK, Om Joe Rai, senior ahli pengadaan yang darinya saya sering mendapatkan ide dan masukan, yang bertanya pada saya perihal tanda tangan kontrak di masa pandemi Covid 19 dimana penyedia yang diundangnya untuk menandatangani kontrak tidak bisa datang karena penutupan penerbangan dari dan ke daerahnya sehingga kecil kemungkinan kedua belah pihak… Continue reading Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dan Tanda Tangan Kontrak tanpa Tatap Muka Langsung

Pengadaan Barang/Jasa

Alur Pengadaan Barang/Jasa terkait Penanganan Darurat COVID 19 Menurut SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020

Berikut Terlampir alur pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid 19 menurut SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020 dan Perlem LKPP No. 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Catatan: Kontrak Cost Plus Fee diutamakan jenis Kontrak Harga Satuan, tidak diperlukan HPS, Bukti Kewajaran Harga disiapkan Penyedia Catatan: Kontrak Cost Plus Fee… Continue reading Alur Pengadaan Barang/Jasa terkait Penanganan Darurat COVID 19 Menurut SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020

Kontrak PBJ, Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak

Contoh Dokumen Pengadaan dan Kontrak Barang/Jasa terkait Darurat COVID 19

Sampai dengan artikel ini ditulis (26/4/2020), korban meninggal akibat COVID 19 di seluruh dunia telah mencapai 203,138 jiwa (worldmeters) dan di Indonesia telah mencapai 720 jiwa (Covid19.go.id). Pemerintah sendiri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan di antaranya refocusing dan realokasi anggaran untuk 3 area penting, yakni: 1) anggaran untuk penangan covid 19; 2) anggaran untuk social safety… Continue reading Contoh Dokumen Pengadaan dan Kontrak Barang/Jasa terkait Darurat COVID 19