Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Perlukah Pokja melakukan Klarifikasi/Verifikasi Lapangan dalam Pekerjaan Konstruksi?

Pertanyaan sebagaimana judul artikel di atas muncul di benak saya ketika saya diberitahu seorang teman bahwa semenjak diberlakukannya Permen PUPR 14/2020, Pokja tidak diperbolehkan melakukan klarifikasi lapangan.

Teman saya mendasarkan argumentasinya pada salah satu klausul dalam Standar Dokumen Pengadaan Permen PUPR 14/2020 yang menyatakan bahwa “Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan.”

Pada awalnya saya pun menyetujui pendapatnya, bahkan saya juga memberitahu teman-teman Pokja untuk tidak lagi melakukan klarifikasi lapangan. Namun, saya kemudian mencoba untuk memeriksa kembali apakah argumentasi tersebut sudah sesuai dengan aturan pengadaan barang/jasa.

Saya mulai membuka Peraturan LKPP No. 9/2018, meskipun aturan ini tidak dapat dijadikan rujukan untuk pekerjaan konstruksi, namun bagaimanapun aturan ini cukup terperinci mengatur prosedur pengadaan barang/jasa (non konstruksi), termasuk di dalamnya prosedur klarifikasi lapangan.

Dalam Peraturan LKPP 9/2018, pada klausul yang mengatur Pembuktian Kualifikasi disebutkan bahwa Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan. Dengan demikian, Peraturan LKPP 9/2018 mengakomodasi ruang untuk dilakukan klarifikasi lapangan pada tahapan pembuktian kualifikasi.

Hal ini tampaknya kontradiktif dengan Permen PUPR 14/2020. Bagaimana mungkin prosedur pengadaan yang lebih “mudah” pada Pengadaan Barang/Jasa diperbolehkan melakukan verifikasi/klarifikasi lapangan, termasuk peralatan, sedangkan pada pekerjaan konstruksi yang “relatif lebih sulit” tidak diperbolehkan?

Saya pun kemudian memeriksa kembali SDP Permen PUPR dan mendapati bahwa klarifikasi lapangan dapat dilakukan sekurang-kurangnya pada dua tahapan, pertama pada tahapan evaluasi teknis (SDP angka 29.13) saat akan melakukan klarifikasi teknis khusus untuk persyaratan tambahan yang disyaratkan dalam SDP angka 29.13 huruf f, disebutkan bahwa “Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/produsen/ agen/distributor material/barang/bahan untuk menjamin konsistensi jenis material/barang/bahan serta kemampuan untuk menyediakan material sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit bahwa klarifikasi yang dimaksud di atas adalah klarifikasi on site karena Pokja pun memiliki opsi untuk melakukan klarifikasi melalui media surat, email, dan lain sebagainya, namun juga tidak ada larangan secara eksplisit bagi Pokja untuk melakukan klarifikasi lapangan kepada produsen/pabrikan/agen/distributor sebagaimana diatur dalam angka 29.13.

Kedua, pada tahapan pembuktian kualifikasi (SDP angka 31.10), dimana disebutkan bahwa “Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan dengan klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.” Hal ini berarti, ruang untuk klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan dapat dilakukan pada tahapan pembuktian kualifikasi.

Dengan demikian, saya berkesimpulan bahwa tidak dibutuhkannya klarifikasi fisik terhadap peralatan sebagaimana disyaratkan dalam SDP Permen PUPR 14/2020 tidak berarti melarang Pokja untuk melakukan klarifikasi/verifikasi lapangan. Apabila dibutuhkan Pokja dapat melakukan klarifikasi lapangan.

Klarifikasi fisik terhadap peralatan bisa jadi dianggap tidak perlu oleh perumus Permen PUPR 14/2020 karena Pokja cukup melihat bukti-bukti kepemilikan peralatan seperti invoice, BPKB, dan lain sebagainya atau bukti perjanjian sewa, bukan dukungan peralatan (apabila dilakukan sewa peralatan) dan bukti kepemilikan peralatan oleh pihak pemberi sewa. Karena itu, maka tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap fisik peralatan, sedangkan klarifikasi terhadap konsistensi jenis material, barang, bahan dan lainnya dan klarifikasi lapangan pada tahapan pembuktian kualifikasi terhadap syarat-syarat kualifikasi selain peralatan sepanjang dibutuhkan dapat dilakukan oleh Pokja Pemilihan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s