Kontrak PBJ

Langkah-langkah Penyelesaian Pekerjaan di Akhir Tahun Anggaran 2019

Setiap menjelang akhir tahun, masalah belum selesainya kontrak pengadaan barang/jasa dan batas pengajuan terakhir SPM LS kontraktual menjadi masalah yang jamak terjadi, baik paket pekerjaan yang dibiayai APBN maupun APBD.

Biasanya Pemerintah Provinsi NTT menetapkan batas pengajuan terakhir SPM LS Kontraktual lebih awal dari yang ditetapkan Dirjen Perbendaharaan. Tahun 2018 batas pengajuan SPM Kontraktual di Lingkup Pemprov NTT adalah tanggal 14 Desember 2018, sedangkan pada TA. 2019, kemungkinan besar batas pengajuan SPM Kontraktual ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2019.

Sedangkan untuk paket pekerjaan yang dibiayai APBN batas pengajuan terakhir SPM LS Kontraktual untuk TA. 2019 adalah pada tanggal 20 Desember 2019 merujuk pada Perdirjen Perbendaharaan No. 13/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir TA 2019 pasal 19 ayat 1 yang menyebutkan bahwa: “SPM LS Kontraktual yang pembuatan BAST/BAPP termasuk BAPP pembayaran per termin mulai tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 20 Desember 2019 pada jam kerja”.

Dengan demikian, untuk paket pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan batas waktu pengajuan terakhir SPM LS Kontraktual baik APBD maupun APBN, dapat diselesaikan menggunakan sekurang-kurangnya tiga opsi:

  1. Opsi Pertama Menggunakan jaminan pembayaran sebagaimana dijelaskan pada artikel saya sebelumnya. Jaminan pembayaran ini hanya dilakukan apabila PPK yakin bahwa pekerjaan tersebut selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2019. Sehingga apabila Penyedia melakukan wan prestasi maka Penyedia diputus kontrak dimana jaminan pembayarannya dicairkan, dibayar sesuai dengan prestasinya, dan sisanya disetor ke kas negara/daerah, jaminan pelaksanaan disita untuk negara/daerah, sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan) dan penyedia dikenakan daftar hitam; atau Opsi Kedua
  2. Opsi Kedua Jika PPK berdasarkan penilaian dan justifikasi teknis dari Tim Pendukungnya tidak yakin bahwa Penyedia dapat menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, namun Penyedia dapat menyelesaikan pekerjaannya ketika diberikan kesempatan, maka PPK dapat memberikan kesempatan sampai dengan 50 hari sebagaimana ketentuan Per LKPP No. 9/2018 atau sampai dengan 90 hari sebagaimana ketentuan PMK No. 243/2015. Perlu diingat bahwa pemberian kesempatan diberikan karena kesalahan atau kelalaian ada pada pihak Penyedia, bukan pada pihak PPK; atau Opsi Ketiga
  3. Opsi Ketiga, PPK berdasarkan penelitian dan justifikasi teknis tim pendukungnya tidak yakin bahwa Penyedia meskipun setelah diberikan pemberian kesempatan sampai dengan 50 hari atau 90 hari dapat menyelesaiakan pekerjaannya. Untuk hal demikian, maka PPK dapat segera melakukan pemutusan kontrak berikut langkah-langkah pemutusan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan pemberian kesempatan dilaksanakan melampaui tahun anggaran, maka dilakukan addendum kontrak yang sekurang-kurangnya (namun tidak terbatas pada) memuat klausul terkait waktu pemberian kesempatan, perpanjangan jaminan pelaksanaan, perubahan pembebanan anggaran pada APBD Perubahan tahun anggaran berikutnya (apabila dibayarkan pada DPA Perubahan). Selain itu, PPK perlu meminta Penyedia menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan 100% sampai dengan masa pemberian kesempatan berakhir dan Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi kepada PPK apabila terjadi keterlambatan pembayaran (apabila dibayarkan melalui APBD Perubahan) akibat keterlambatan pekerjaan oleh penyedia yang melampaui tahun anggaran berkenaan.

Bagaimana dengan mekanisme DPA-Lanjutan?

Untuk DPA Lanjutan sebagaimana Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2019 hanya dapat diberlakukan kepada pekerjaan yang tidak selesai akibat kondisi force majeur (di luar kendali para pihak) sebagaimana tertuang pada Lampiran Permendari 38/2018 Angka Romawi IV Poin 38 huruf f.

Untuk kondisi force majeur, maka Penyedia diberikan asas kompensasi dan tidak dikenakan denda serta diberikan ganti waktu sesuai dengan waktu yang hilang akibat kondisi force majeur yang terjadi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s