Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak

Pengadaan Jasa Sewa Akomodasi/Hotel menurut Perpres 16/2018

Pengadaan jasa sewa akomodasi/hotel selama ini sering dianggap hal yang sepeleh oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan pengalaman saya selaku Pokja Pengadaan hotel, saya sering menemukan sejumlah PPK yang baru menyampaikan usulan Pengadaan Sewa Hotel satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan, atau bahkan ada kegiatan di Hotel yang pelaksanaan kegiatannya sudah selesai barulah kemudian PPK membuat Usulan ke UKPBJ untuk meminta Pokja menyelesaikan administrasinya. Sepanjang pekerjaan tersebut tidak fiktif, benar2 dilaksanakan dan dapat dibuktikan daftar hadir pesertanya, maka Pokja yang telah ditunjuk oleh Pimpinan UKPBJ tidak punya pilihan lain selain melanjutkan proses pengadaan dengan administrasi dibuat/ditarik mundur.

Berdasarkan pengalaman di atas, maka ada baiknya saya membuat tulisan ini untuk menjelaskan terkait proses pengadaan barang/jasa terkait jasa sewa akomodasi hotel.

Hal pertama yang perlu diingat oleh para PPK adalah bahwa untuk pengadaan sewa hotel yang nilainya di atas Rp 200 juta itu merupakan tugas kewenangan Pokja Pemilihan, sedangkan untuk nilai di bawah Rp 200 juta dilakukan oleh Pejabat Pengadaan. Pada Perpres 54/2010 dan perubahannya pasal 38 ayat 5 huruf f, sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat masuk kedalam kategori “Penunjukan Langsung“, namun dalam Perpres 16/2018 sewa akomodasi hotel masuk kedalam kategori “pengadaan barang/jasa yang dikecualikan” yang dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sudah mapan (Perlem LKPP No 12/2018).

Menariknya, pengadaan yang tarifnya terbuka/dipublikasikan secara luas dibedakan dengan pengadaan yang dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sudah mapan menurut Perlem 12/2018. Jadi jika pada perpres yang lama jasa sewa penginapan/hotel itu disubkategorikan kedalam jenis pengadaan yang tarifnya dipublikasikan secara luas, di perpres yang baru disubkategorikan kedalam pengadaan berdasarkan praktik bisnis yang sudah mapan.

Untuk pelaksanaan pengadaan berdasarkan praktik bisnis yang sudah mapan pun terbagi lagi kedalam 4 kriteria, yakni:

a. Pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka dan pemerintah telah menetapkan standar biaya untuk harga satuan barang/jasa tersebut;
b. Jumlah permintaan atas barang/jasa lebih besar daripada jumlah penawaran (excess demand) dan/atau memiliki mekanisme pasar tersendiri sehingga pihak pembeli yang menyampaikan penawaran kepada pihak penjual;
c. Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/ honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya; dan/atau
d. Barang/jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan/atau industri kreatif.

Berdasarkan kriteria di atas, sewa akomodasi hotel lebih tepat merujuk pada kriteria pertama (kriteria huruf a), bukan kriteria b, c, dan d. Pelaksanaannya pun sangat mudah, untuk lebih jelasnya dapat melihat pada Perlem 12/2018. Namun saya akan lebih fokus pada sejumlah hal penting, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis pada Perlem 12/2018 untuk diketahui demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

  1. OPD agar jangan sampai lupa memasukan kegiatan sewa Hotel tersebut kedalam RUP dan agar jauh hari sebelumnya mengusulkan paket tersebut ke UKPBJ untuk ditindaklanjuti;
  2. PPK dan Pokja agar melakukan reviu RUP dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan. Hal ini dikarenakan saya sendiri menemukan ada salah satu OPD yang salah memasukan nama kegiatan dalam DPA, di DPA tertulis “belanja kegiatan makan minum” tetapi ternyata menurut penjelasan PPK, pelaksanaan kegiatan tersebut adalah kegiatan sewa hotel full day. Saran saya agar DPA tersebut diusulkan untuk direvisi menjadi sewa akomodasi hotel full day karena belanja kegiatan makan minum yang nilainya di atas Rp 200 juta itu dilaksanakan secara tender, bukan masuk subkategori praktik bisnis yang sudah mapan sebagaimana disebut di atas.
  3. Adakalanya sejumlah Pemerintah Daerah DPAnya belum mengakomodir belanja fullboard/fullday seperti pada dana DIPA, dimana pada DPA kode rekeningnya masih dipisah dimana belanja sewa aula rapatnya dengan 1 kode rekening yang terpisah dengan belanja makan minum dengan 1 kode rekening tersendiri juga, tetapi kedua-duanya dilaksanakan di Hotel yang sama. Untuk kasus demikian, maka saran saya perlu dilakukan revisi DPA dengan mengkonsolidasikan kedua kode belanja tersebut menjadi satu paket sewa hotel.
  4. Pemilihan penyedia dilakukan secara non kompetisi, dimana Pokja Pemilihan kemudian dapat mengundang Pelaku usaha yang dianggap mampu untuk menyampaikan penawaran.
  5. Pokja Pemilihan selanjutnya dapat melakukan negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha yang dianggap mampu.
  6. Kontrak disesuaikan dengan mekanisme pasar yang ditetapkan penyedia. Bentuk kontrak agar disesuaikan dengan pasal 28 Perpres 16/2018.

Demikian penjelasan singkat saya, semoga bermanfaat bagi para pelaku pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan sewa hotel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s