Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak

Hati-hati dengan Jaminan Pembayaran Sisa Pekerjaan

Judul artikel di atas sengaja dibuat sedikit provokatif — jika tidak mau dibilang menakuti-nakuti — agar para pihak lebih “aware” (sadar) risiko alih-alih abai — jika tidak mau dibilang masa bodoh — terhadap paparan risiko terkait jaminan pembayaran sisa pekerjaan.

PMK 145/2017 dan Perdirjen Anggaran No. 13 Tahun 2018 memberikan ruang bagi Penyedia untuk menyerahkan sejumlah jaminan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai 100% pada akhir tahun anggaran sebesar nilai presentase pekerjaan yang belum selesai, yang apabila penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaannya, maka jaminan akan disita oleh PPK.

Namun penting diingat bagi para pihak bahwa jaminan pembayaran tersebut harus berdasarkan pada Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Pemeriksaan Lapangan Bersama. Hal ini berangkat dari pengalaman empiris salah satu Pemberi Keterangan Ahli, Pak Setya Budi Arijanta, ketika bersaksi di Pengadilan dimana PPK pada salah satu Kementerian (nama kementerian sengaja tidak disebut) harus menerima konsekuensi hukum karena ketidaktahuannya terkait jaminan pembayaran. Si PPK menurut informasi yang saya dapatkan dari Pak Setya pada waktu mengikuti pelatihan, melakukan pembayaran sebesar 100% berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima 100%, padahal kemajuan progres fisik riilnya pada saat itu belum 100%.

Di satu sisi, si PPK merasa “ditipu” oleh Kontraktor dan Konsultan Pengawas, namun di sisi lainnya si PPK sendiri lebih banyak berada di belakang meja di Ibukota Negara sementara proyek yang ditanganinya berlokasi di salah satu Provinsi.

“Tidak ada niat jahat dari si PPK” Moderator coba menyela pembicaraan.

“Ya, tidak ada, tetapi niat jahatnya yaitu melakukan pemalsuan” jawab Pak Setya.

Saya sendiri menilai hal ini lebih pada “kelalaian” jika benar PPK karena ketidaktahaunnya (bisa disebabkan karena asimetri informasi) pada akhirnya dieksploitasi oleh pihak lainnya demi keuntungan. Kebanyakan walaupun tidak semua terjadi pada PPK yang berlatar belakang non teknis tanpa bantuan tim teknis yang mumpuni.

Lebih lanjut Pak Setya mengatakan bahwa “tidak apa-apa jaminan pembayaran diberikan Penyedia sepanjang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut disebutkan bahwa sesuai Laporan prestasi kemajuan pekerjaan yang riil (misalnya, prestasi pekerjaan sesuai perhitungan konsultan pengawas baru 70%), bukan dibuat 100%”.

Kesalahan si PPK adalah ketika membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima 100% dan si Penyedia yang diharapkannya untuk menyelesaikan pekerjaan ternyata melakukan wan prestasi, maka jaminan tersebut tidak bisa diklaim ke Bank Penerbit Jaminan karena menurut Bank Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima justru menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%, maka tidak ada pelanggaran isi kontrak.

“Memutuskan untuk diberikan atau tidak diberikannya jaminan pembayaran sisa pekerjaan harus didasari oleh penilaian PPK bahwa pekerjaan itu harus selesai di tahun berjalan, jika diyakini tidak selesai, maka tempuhlah jalur pemberian kesempatan dengan pengenaan denda atau putus kontrak berikut sanksi ikutannya”, begitu kurang lebih saran bijak dari Pak Setya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Pak Setya selaku narasumber meminta kami untuk menyampaikan informasi penting ini kepada para pihak agar dapat belajar dari pengalaman tersebut.

Semoga kedepan, para pelaku pengadaan dan para pihak yang berkontrak dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan.

“It’s good to learn from your mistakes, it’s better to learn from other people’s mistakes” Warren Buffet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s