Kontrak PBJ

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa: Permasalahan dan Strategi Penanganannya

Artikel ini dimuat pada Kolom Opini Timor Express, Rabu 10 Oktober 2018.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia, Agus Prabowo, dalam kegiatan pembukaan kegiatan pelatihan Ahli Kontrak beberapa waktu lalu menyitir adagium “the devil is in the details” dalam mengingatkan para ahli kontrak agar lebih berhati-hati terhadap detail-detail kecil yang dapat berakibat terjadinya masalah hukum. Hal ini berangkat dari pengalaman beliau di masa lalu ketika Pemerintah Indonesia dinyatakan harus membayar denda yang cukup besar oleh salah satu Lembaga Arbritase Internasional di Amerika Serikat karena kurang memperhatikan detail-detail kecil dalam berkontrak.

Permasalahan dalam Kontrak Pengadaan

Ketidaktelitian terhadap detail-detail kecil serupa juga sering ditemukan oleh penulis pada saat melayani konsultasi terkait permasalahan kontrak yang dihadapi para pihak, baik Pejabat Pembuat Komitmen maupun Penyedia. Ada dua permasalahan yang teridentifikasi sejauh ini, yaitu: 1) ketidakjelasan klausul-klausul dalam kontrak yang ambigu atau multitafsir; dan 2) ketidakmampuan para pihak dalam memprediksi dan memitigasi risiko berkontrak.

Untuk masalah yang pertama, penulis sendiri beberapa waktu lalu didatangi oleh para Pihak yang ingin berkonsultasi terkait belum dibayarnya Konsultan Pengawas di tahun 2017 akibat diputusnya kontrak salah satu pekerjaan konstruksi di tahun 2017 yang progres kemajuan konstruksinya hanya mencapai 10,28 persen.

Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki otoritas pembayaran hanya mau membayar Konsultan Pengawas sebanyak 10,28 persen sesuai progres fisik kemajuan pekerjaan, sedangkan Konsultan Pengawas sendiri keberatan dengan besaran nilai tersebut karena merasa telah menjalankan tugas pengawasannya dengan baik sampai dengan diputusnya kontrak pekerjaan konstruksi tersebut, seperti membuat laporan harian, melayangkan teguran dan mengusulkan rapat pembuktian atau Show Cause Meeting 1, 2 dan 3.

Setelah meneliti kontrak tersebut, ditemukan bahwa pada klausul jenis kontrak tertulis lumpsum sedangkan pada bagian klausul pembayaran prestasi pekerjaan hanya tertulis dua opsi, yaitu termin/sekaligus, tanpa dipilih salah satu opsi, apakah termin saja atau sekaligus saja. Tidak memilih salah satu dari sejumlah pilihan pada default (rancangan) kontrak hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum kontrak yang dapat berujung perselisihan antara para pihak pada lembaga peradilan.

Jika dilihat dari nature atau karakteristik pekerjaan, maka kontrak pengawasan/supervisi sebagaimana diatur pada Perpres 54/2010 dan perubahannya lebih tepat menggunakan jenis kontrak harga satuan/unit price atau jika mengacu pada Perpres 16/2018 sebagai jenis kontrak waktu penugasan. Hal ini berasalan karena kontrak harga satuan atau waktu penugasan secara nature berorientasi pada waktu (time based), bukan output based/berorientasi pada keluaran sebagaimana kontrak lumpsum. Kontrak harga satuan menuntut kehadiran rutin penyedia, baik per jam, per hari, per minggu atau per bulan.

Dengan demikian, maka cara pembayaran prestasi pekerjaan yang tepat adalah secara bulanan. Meskipun demikian opsi/cara pembayaran di atas tidak sepenuhnya salah sepanjang para pihak memilih salah satu dari dua opsi tersebut karena Permen PU 45/2007 sendiri membagi cara pembayaran konsultan pengawas kedalam tiga cara, yakni bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan, atau penyelesaian tugas dan kewajiban pengawasan. Kecuali bulanan, dua cara pembayaran terakhir di atas dalam Perpres 54/2010 disebut sebagai termin atau sekaligus (pasal 89 ayat 1).

Sementara itu, terkait ketidakmampuan para pihak dalam memitigasi risiko berkontrak dapat disebabkan karena kurangnya kapasitas para pihak dalam mengendalikan kontrak maupun faktor-faktor lain yang cukup sulit diprediksi seperti kesalahan desain, permasalahan land clearing (pembebasan lahan) yang belum selesai dan hubungannya dengan warga masyarakat di lokasi, kondisi lingkungan yang tidak pasti dan perubahan kebijakan/regulasi. 

Strategi Penanganan Permasalahan Kontrak

Mengacu pada dua permasalahan di atas, ada dua tahapan strategi penanganan kontrak, mulai dari pra kontrak atau pada saat penyusunan rancangan kontrak dan pada waktu pelaksanaan kontrak yang perlu diperhatikan para pihak.

Pada waktu pra kontrak, rancangan kontrak yang merupakan tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen perlu dilakukan kaji ulang/reviu. Dalam reviu  tersebut PPK dapat melibatkan tim peneliti/ahli kontrak atau Pokja Pemilihan dalam melihat kembali frasa-frasa opsional  yang perlu ditentukan oleh para pihak sebelum dinaikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Dokumen Pengadaan, terutama terkait jenis kontrak, cara pembayaran prestasi pekerjaan, uang muka dan denda keterlambatan.

Keempat klausul tersebut sudah harus ditentukan secara jelas dan pasti pada saat tender karena selain untuk menghindari ambiguitas/multitafsir pada frasa/istilah tertentu yang berimplikasi hukum, juga dapat mempengaruhi persaingan dalam proses pemilihan. Misalnya jika dalam klausul rancangan kontrak penyedia akan diberikan uang muka sesuai besaran yang ditentukan, maka hal itu akan menjadi insentif bagi calon peserta tender untuk menawar dengan harga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tanpa diberikan uang muka karena bagi peserta yang kemampuan finansialnya terbatas perlu memperhitungkan tambahan biaya bunga bank jika mengajukan pinjaman bank.

Kontrak juga perlu difinalisasi bersama antara para pihak dalam melihat kembali apakah opsi-opsi yang dipilih sudah sesuai dengan nature atau karakteristik pekerjaan, atau apakah perlu menambah klausul-klausul tertentu untuk memitigasi risiko ketidakpastian yang muncul, misalnya dalam hubungannya dengan ketidakpastian ketersediaan anggaran di tahun berikutnya. Apabila terjadi perpanjangan waktu atau keterlambatan pekerjaan yang melampaui tahun anggaran, maka klausul untuk tidak menuntut ganti rugi atas keterlambatan pembayaran perlu dimasukan. Begitu pula dengan klausul kontrak terkait serah terima hasil pekerjaan apakah sudah sesuai dengan kebijakan/regulasi terkini, misalnya tugas Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dalam aturan terbaru hanya melakukan pemeriksaan administrasi saja, tidak lagi melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan fisik dan melakukan serah terima hasil pekerjaan.

Sedangkan pada waktu pelaksanaan kontrak, pendampingan dari tim pendukung dan tim peneliti kontrak dapat dimulai pada saat pre-construction meeting (PCM) untuk pekerjaan konstruksi dan konsultansi atau kick off meeting untuk kontrak pengadaan barang/jasa lainnya, maupun pada saat pembahasan perubahan kontrak yang dapat meliputi variation order, yakni perubahan mayor spesifikasi pekerjaan atau contract change order yakni perubahan minor tambah/kurang volume atau perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Dengan strategi penanganan pra-kontrak dan pelaksanaan kontrak yang baik, maka para pihak sebenarnya sedang memitigasi risiko atau menghindari risiko hukum yang dapat menguras sumber daya, baik finansial dan waktu para pihak, belum lagi jika akhirnya proyek berakhir mangkrak dan merugikan negara.

Oleh: Yanes G. Panie, S.STP, M.Pub.Pol, Mentor dan Pelatih Pengadaan Barang/Jasa, Anggota Forum Ahli Kontrak Pengadaan Indonesia (FAKPI)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s