Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak

Pengawasan Berkala Konsultan Perencana: apakah multi years atau single year?

Pertanyaan terkait pengawasan berkala tersebut di atas diangkat oleh salah seorang rekan peserta pelatihan Ahli Kontrak yang saya ikuti terkait item pekerjaan pengawasan berkala yang biayanya sebesar 15% dari nilai total kontrak sebagaimana diatur dalam Permen PU 45/2007 dan Perpres 73/2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Apakah sebuah pekerjaan konsultan perencana, khususnya konsultan perencanaan bangunan gedung yang pekerjaan perencanaan dilakukan di tahun anggaran berjalan sementara pekerjaan fisiknya dianggarkan di tahun anggaran berikutnya (melampaui tahun anggaran), masuk kedalam kategori kontrak multi years atau single year. Jika masuk kedalam kontrak multi years, maka dibutuhkan persetujuan anggaran oleh Kepala Daerah dan DPRD, sedangkan jika single year apakah harus dibayarkan di tahun anggaran berjalan tersebut sebesar 100%, padahal Permen PU 45/2007 dan Perpres 73/2011 mensyaratkan bahwa konsultan perencana dibayar sebesar 80% dari total kontrak mulai dari pra rancangan sampai dengan diserah terimakannya produk konsultan perencana, sementara 5% akan dibayar setelah lelang selesai dan 15% lainnya akan dibayar pada waktu PHO pekerjaan fisik.

Hal tersebut sejalan dengan semangat tanggung jawab profesi Konsultan Perencana dalam memastikan bahwa produk desain yang dihasilkan dapat dikerjakan sebagaimana rencana kerja dan syarat-syarat, gambar/desain, bahan material dan biaya yang telah diperhitungkannya. Bahkan lebih jauh Konsultan Perencana harus dapat mempertanggung jawabkan desain dan perhitungan strukturnya jika terjadi kegagalan konstruksi dan melakukan perubahan desain jika terjadi perbedaan antara desain dan kondisi eksisting di lapangan.

Selain itu, si rekan bertanya bagaimana dengan pekerjaan konsultan perencana jalan dan jembatan dan/atau pekerjaan irigasi yang tidak mengatur terkait penahanan pembayaran 15% untuk pengawasan berkala sebagaimana pada pekerjaan perencanaan bangunan gedung.

Menanggapi kedua pertanyaan tersebut, Narasumber LKPP mengatakan bahwa untuk pekerjaan konsultan yang pekerjaan fisiknya dianggarkan di tahun berikutnya seharusnya masuk dalam kategori kontrak single year. Anggaran yang dialokasikan untuk dibayar seharusnya hanya sebesar 80%, sedangkan 20% lainnya baru akan dibayar setelah proses lelang selesai dan pekerjaan fisik diserah terimakan di tahun berikutnya.

Dalam Dokumen Anggaran, pekerjaannya dapat dipecah dimana pekerjaan perencanaannya sebesar 80% dialokasikan di tahun anggaran berjalan, sedangkan 20% lainnya dialokasikan di anggaran tahun berikutnya. Untuk yang pertama dapat dilakukan dengan tender/seleksi sebagaimana syarat nilai minimal tender/seleksi, sedangkan untuk pengawasan berkala dapat dilakukan melalui mekanisme Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung, tergantung besar nilai anggaran yang 20%.

Sedangkan terkait pertanyaan Kedua, untuk pekerjaan konsultan Perencanaan jalan dan jembatan serta irigasi — jika tidak ada aturan yang khusus terkait pengawasan berkala sebagaimana pada pekerjaan perencanaan bangungan gedung — maka tidak wajib mengikuti syarat penahanan pembayaran 20% di atas.

Dengan demikian, pada waktu Perencanaan pekerjaan konsultan Perencanaan pada dokumen anggaran yang pelaksanaan fisiknya dianggarkan di tahun berikutnya sebaiknya hanya dialokasikan anggaran sebesar 80% sedangkan 20% sisanya dianggarkan di tahun berikutnya. Sedangkan untuk pekerjaan yang dianggarkan di tahun anggaran berjalan maka 20% sisa anggaran dapat dibayar ketika lelang dan PHO selesai.

Namun, prosedur penahanan pembayaran tersebut tidak dapat diberlakukan untuk konsultan Perencanaan pembangunan selain gedung yang tidak mensyaratkan penahanan pembayaran untuk keperluan pengawasan berkala.

Update Penahanan Pembayaran Pengawasan Berkala

Selain opsi di atas, salah satu narasumber lainnya mengatakan bahwa konsultan perencana dapat dibayar 100% sepanjang konsultan perencana tersebut menyerahkan jaminan bank senilai sisa nilai pengawasan berkala 15-20% yang harus dilakukannya sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan fisik (PHO).

Jika pekerjaan fisik telah selesai dan di-PHO-kan dan Konsultan Perencana telah melakukan tugasnya dalam melakukan pengawasan berkala, maka PPK dapat segera mencairkan jaminan bank tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Konsultan Perencana tersebut.

1 thought on “Pengawasan Berkala Konsultan Perencana: apakah multi years atau single year?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s