Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak

Kontradiksi Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 54 Perpres 16/2018

Dalam suatu kegiatan diseminasi Perpres 16/2018, salah satu rekan fasilitator bertanya kepada narasumber LKPP terkait adanya “kontradiksi” antara pasal 27 ayat 3 dan pasal 54 ayat 1 yang mengakomodir perubahan pada kontrak lumpsum.

Berikut bunyi dari Kedua pasal yang dianggap berkontradiksi tersebut:
Pasal 27 ayat 3: “Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
b. berorientasi kepada keluaran; dan
c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.”

Sedangkan pasal 54 berbunyi: “Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Menurut fasilitator tersebut kategori kontrak lumpsum sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 3 terkait ruang lingkup dan jumlah harga yang pasti dan tetap berkontradiksi dengan pasal 54 yang mengakomodir perubahan kontrak. Frasa yang pasti dan tetap pada pasal 27 ayat 3 dimaknai sebagai suatu kondisi yang tetap dan pasti (tidak dapat berubah), karenanya bertentangan dengan pasal 54.

Ini akan menyulitkan para pelaku pengadaan jika misalnya ada permasalahan hukum dan Aparat Penegak Hukum (APH), misalnya, bersikukuh bahwa pasal 27 ayat 3 dimaknai sebagai sebuah kondisi yang tetap dan pasti, dan mengabaikan klausul pada pasal 54 atau lebih parah lagi masih menggunakan paradigma kontrak lumpsum pada Perpres yang lama dimana untuk kontrak lumpsum tidak dapat melakukan perubahan kontrak. Akhirnya pelaku pengadaan dapat dikriminalisasi.

Narasumber LKPP kemudian menjawab bahwa latar belakang dari diakomodirnya perubahan Kontrak Lumpsum di Perpres yang terbaru karena mengikuti best practices (praktik-praktik pengadaan yang sudah mapan) di dunia internasional dimana baik kontrak lumpsum dan kontrak harga satuan dapat dilakukan perubahan. Perubahan kontrak lumpsum ini juga diharapkan dapat mengurangi permasalahan hukum yang sering terjadi di lapangan karena faktanya selama ini tidak sedikit pekerjaan konstruksi yang terjadi perubahan, baik volume, jenis kegiatan, spesifikasi dan jadwal.

Sebagai salah satu fasilitator yang hadir, saya pun mencoba memberikan usul saran kepada narasumber perumus Perpres 16/2018. Menurut saya, kategori kontrak lumpsum pada pasal 27 harus dimaknai sebagai sebuah kondisi ideal (kondisi yang seharusnya) sedangkan pasal 54 menggambarkan sebuah kondisi faktual (kondisi di lapangan) yang berbeda dalam hubungannya dengan dokumen pengadaan dan lampirannya.

Untuk menjembatani frasa yang pasti dan tetap pada pasal 27 ayat 3, maka perlu dilakukan revisi minor sehingga pada bunyi pasal 27 ayat 3 menjadi: Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dan kondisi tertentu”.

Saya mengusulkan ditambahkannya frasa “dan kondisi tertentu” sehingga bunyi pasal 54 nanti adalah kondisi tertentu yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 sehingga kedua pasal tersebut tidak lagi berkontradiksi. Hal ini penting agar tidak menimbulkan ambiguitas atau multi tafsir pada bunyi pasal 27 dan 54 karena sepemahaman saya sebuah bahasa hukum harus bermakna univokal, tidak equivokal sehingga para pelaku pengadaan dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak “dikriminalisasi” akibat masalah multi tafsir di atas.

Narasumber LKKP kemudian mengatakan bahwa usul saya tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Tim Perumus Perpres. Semoga nanti dalam penyusunan Penyusunan Peraturan Lembaga dan atau buku informasi, permasalahan ini dapat diperjelas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s