Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah : wilayah hukum pidana ataukah hukum perdata?

Artikel ini sebelumnya merupakan opini yang dimuat di Koran Victory News, dan telah mendapat ijin untuk ditayang di blog ini. Credit to Pak Frans Budiman Johannes. S.Sos., M.Si., CCMs, Pelatih Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & Ahli Manajemen Kontrak Pemerintah. 

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sedikit permasalahan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) yang melibatkan kepala daerah, kepala dinas, pengelola pengadaan dan penyedia jasa/pelaku usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kepala satgas koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi wilayah VI KPK Nanang Mulyana menemukan sebagian besar kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur, terjadi saat pengadaan barang yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD). “Sejak proses perencanaan sampai pengadaan barang, anggarannya mulai dikawal, diijon oleh pengusaha,” Pengadaan barang yang rawan korupsi seperti alat kesehatan untuk rumah sakit sampai kertas untuk kebutuhan kantor.

Hukum mengatur seluruh bidang kehidupan, sejak seseorang masih dalam kandungan sampai masuk ke dalam liang lahat. Hukum yang bertujuan memberikan perlindungan pada warga negara dari kejahatan yang dilakukan oleh warga negara lain adalah hukum pidana sedangkan hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat agar menghargai hak dan kewajiban sipil sesama warga negara adalah hukum perdata

Secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil sepanjang menyangkut ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Hukum pidana materiil biasanya merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formill mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Kendatipun demikian tidak berarti secara murni hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, misalnya hukum perkawinan, perburuhan, dan lain sebagainya.

Black’s Law Dictionary memberikan definisi kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Kontrak PBJP merupakan domain hukum perdata karena kontrak merupakan perikatan dalam bentuk perjanjian yang secara rinci diatur dalam buku III KUH Perdata Hukum Perikatan.

Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan asas-asas hukum kontrak yaitu (1) Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk  Membuat atau tidak membuat perjanjian; Mengadakan perjanjian dengan siapapun; Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. (2) Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.  

(3). Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum, merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. (4) Asas iktikad baik, merupakan asas yang menyatakan para pihak yang membuat kontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak. (5) Asas kepribadian, merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja atau dirinya sendiri. Artinya perjanjian berlaku hanya untuk para pihak pembuatnya saja.

Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 memberikan definisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Barang/jasa dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi. Pengadaan ini bisa dilakukan secara terintegrasi dan dilaksanakan dengan cara Swakelola dan/atau Penyedia.

Proses PBJP dilaksanakan oleh pelaku pengadaan yang terdiri dari : Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Penyelenggara Swakelola dan Penyedia Jasa.  Bentuk Kontrak  sesuai Perpres 16 tahun 2018 terdiri atas: Bukti Pembelian/pembayaran,  Kuitansi ,Surat Perintah Kerja , Surat Perjanjian dan Surat Pesanan.

Bagaimana suatu pebuatan melawan hukum atas proses administrasi negara dan proses perdata kontrak menjadi tindak pidana  Chazawi menjelaskan bahwa dalam hubungannya dengan pidana korupsi, kesalahan prosedur atau kesalahan administrasi dibedakan dalam empat macam yaitu : (1) kesalahan administrasi murni yang terjadi apabila melakukan prosedur administasi karena khilaf (kulpa) baik ketentuan prasedural/tatalaksana maupun akibatnya. Perbuatan ini tidak membawa kerugian apapun bagi kepentingan hukum negara. Salah perbuatan semacam ini bukan korupsi. Pertanggungjawaban yang timbul adalah pertanggung jawaban administrasi. Misalnya dengan mencabut, membatalkan atan melalui klausula pembetulan sebagaimana mestinya.

(2) si pembuat khilaf (culpoos) dalam melaksanakan prosedur pekerjaan tertentu, yang dari pekerjaan ini membawa kerugian negara, misalnya nilai uang tertentu. Kasus semacam ini masuk dalam pada perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) menurut hukum perdata (pasal 1365 BW), bukan korupsi. Perbuatan ini bentuk pertanggungjawaban perdata, diwajibkan untuk mengganti kerugian.

(3) si pembuat segaja mengelirukan pekerjaan administrastif tertentu, namun tidak (dapat) membawa dampak kerugian kepentingan hukum negara. Kesalahan seperti ini masih ditoleransi sebagai kesalahan administratif. Perbuatan ini bentuk pertanggungjawabannya administrasi. Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada si pembuat. Tidak dijatuhi pidana.

(4) si pembuat dalam kedudukan administratif  tertentu – sadar dan mengerti (sengaja) bahwa pekerjaan administratif tertentu menyalahi aturan/prosedur (melawan hukum) – dilakukannya juga, yang karena itu membawa kerugian negara. Apabila perbuatan itu berupa perbuatan memperkaya maka masuk pasal 2 UU tindak pidana korupsi, dan apabila dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan jabatan maka masuk pasal 2 UU tindak pidana korupsi. Dari keempat macam ini yang masuk dalam sifat kesalahan prosedur yang melawan hukum pidana.

Berdasarkan uraian tersebut maka jelas bahwa kontrak PBJP merupakan wilayah hukum perdata namun bisa menjadi hukum pidana jika ada perbuatan yang merugikan keuangan negara atau tindakan pidana. Karena kegiatan PBJP berupa perjanjian antara pemerintah selaku pemberi pekerjaan dengan pihak yang menjadi penyedia barang/jasa hal ini merupakan domain hukum perdata. Pengadaan barang/jasa dapat dikategorikan pidana jika tujuan perjanjian tidak tercapai, adanya kegiatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang dan terdapatnya kerugian negara.

Dalam kenyataannya saat ini masih sulit meluruskan interpretasi hukum terhadap kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kontrak apakah masuk dalam ranah hukum pidana ataukah hukum perdata sehingga sangat diperlukan sumber daya manusia ahli pengadaan yang profesional yang dapat menjelaskan secara komperhensif apakah sebuah perkara terkait pengadaan barang/jasa pemerintah yang sedang diselidik/sidik masuk dalam wilayah hukum perdata ataukan wilayah hukum pidana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s