Pengadaan Barang/Jasa

Durasi Waktu dalam Proses Pelelangan harus Saklek?

Beberapa waktu lalu, saya dimintai pendapat oleh salah seorang rekan terkait sanggahan salah satu Penyedia yang merasa dirugikan karena menurut si Penyedia proses pembuktian kualifikasi oleh Pokja cacat prosedur karena Pokja ditengarai melakukan pembuktian kualifikasi kepada Penyedia lain yang telah melewati batas waktu pembuktian yang tertera pada aplikasi SPSE.

Si rekan merasa bahwa jadwal waktu yang ada dalam aplikasi itu saklek, tidak dapat berubah/tidak bisa ditawar, maka ketika Calon Pemenang terlambat melakukan pembuktian, Ia dengan sendirinya Gugur.

Saya pun mencoba mencari informasi lewat aplikasi SPSE dan saya dapati bahwa waktu pembuktian yang ditetapkan Pokja hanya dua jam, yang dimulai dari jam 8 s/d 10 pagi. Perusahaan A dan C sebagai Pemenang dan Pemenang Cadangan 2 terlambat melakukan pembuktian, sedangkan Perusahaan B sebagai Pemenang cadangan 1  hadir tepat waktu dan selesai melakukan pembuktian tepat jam 10 pagi.

Tanggapan saya:

Dalam proses Pengadaan, jadwal waktu setiap tahapan telah diatur dalam Perpres 54 dan perubahannya. Untuk jadwal seperti Pengumuman, misalnya, secara eksplisit diatur minimal 4 hari untuk lelang/seleksi sederhana dan minimal 7 hari untuk lelang/seleksi umum. Pemberian penjelasan minimal 3 hari setelah penayangan, sanggahan 3 hari kerja untuk lelang sederhana atau 5 hari kerja untuk lelang umum.

Diluar jadwal yang telah diatur secara eksplisit tersebut, penjadwalan lainnya seperti durasi waktu evaluasi Penawaran, durasi waktu pemberian penjelasan, durasi waktu pembuktian kualifikasi dikembalikan kepada kewenangan Pokja.

Tetapi ada satu prinsip yang saya pelajari dari salah satu pengajar yang juga mantan Ketua Tim Penyusun Perpres, Pak Sutan Lubis, yang mengatakan bahwa dalam pelelangan, Penyedia adalah “pihak yang kita mintai bantuannya”. Hal ini cukup beralasan karena jika pihak Pertama mampu maka cukup Pihak Pertama sendiri lah yang mengerjakannya. Dalam hal ini, Swakelola (meskipun tidak selalu bebas dari Pengadaan yang melibatkan Pihak Kedua) merupakan salah satu contoh pengelolaan/pengerjaan kegiatan sendiri. Tetapi jika Pihak Pertama tidak mampu, maka serahkanlah pekerjaan tersebut kepada Pihak Kedua yang memiliki kemampuan, sumber daya alat, tenaga dan pengalaman, melalui proses yang ditenderkan/dilelangkan– jika tidak ingin disebut dipihakkeduakan.

Namun, perlu dipertegas bahwa pernyataaan “pihak yang kita mintai bantuannya” diatas sama sekali tidak berarti pihak tersebut lebih superior dibandingkan posisi Pemerintah. Keduanya pada saat menandatangani kontrak berdiri pada posisi yang setara. Pemerintah selaku pemilik uang dan pekerjaan memberikan pekerjaan kepada Penyedia yang memiliki kemampuan, sumber daya daya manusia dan peralatan.

Dengan demikian jika dalam proses pemberian penjelasan, misalnya, Pokja terlambat memberikan jawaban terhadap pertanyaan Penyedia,  maka Pokja perlu memperpanjang waktu pemberian penjelasan. Pun demikian dengan batas waktu pemasukan Penawaran, jika sampai dengan batas akhir pemasukan Penawaran belum ada Penyedia yang memasukan Penawaran maka Pokja (sesuai kewenangannya) dapat memperpanjang batas waktu pemasukan Penawaran. Bahkan Pokja dapat memperpanjang waktu penayangan umum untuk lelang sederhana 4 hari atau 7 hari (asalkan waktu pekerjaan masih mencukupi) karena waktu penayangan umum yang diatur adalah batas minimal, artinya lebih dari 4 hari atau 7 hari lebih baik karena memberi informasi berikut waktu yang cukup untuk Penyedia dalam berkompetisi.

Hal ini juga berlaku pada pembuktian kualifikasi, jika seluruh Calon Pemenang dan Calon Pemenang Cadangan yang “kita mintai bantuannya“, berasal dari luar daerah, maka sebaiknya Pokja memberikan waktu yang panjang untuk pembuktian kualifikasi. Misalnya, Waktu Pembuktian Kualifikasi jatuh pada hari Senin, maka sebaiknya undangan pembuktian kualifikasi diberikan dari hari Jumat dan waktu pembuktian dapat dilakukan mulai dari pukul 09.00 s/d 15.00, atau misalnya pada waktu pembuktian salah satu calon Pemenang atau calon Pemenang cadangan bersurat kepada Pokja untuk meminta Pokja memperpanjang waktu pembuktian karena sedang melakukan pembuktian di tempat lain pada waktu bersamaan, maka Pokja dapat memperpanjang waktu pembuktian sampai dengan sehari sesudahnya (jika Penyedia berasal dari luar daerah). Pokja dapat melakukan perpanjangan waktu, apalagi tahapan pembuktian kualifikasi oleh Pokja hanyalah untuk mengkonfirmasi kepatuhan Penyedia terhadap pemenuhan regulasi perijinan dan perpajakan sebagaimana yang mereka isi pada isian kualifikasi dan pembuktian kualifikasi sebenarnya adalah salah satu tahapan yang berada pada ujung tahapan evaluasi (khusus untuk metode pascakualifikasi) setelah tahapan evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi.

Masakan hanya karena keterlambatan Penyedia pada salah satu tahapan akhir tersebut, kita lantas mengugurkan Penyedia tersebut, padahal Ia telah melalui proses panjang evaluasi sampai diundang pembuktian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s