Pengadaan Barang/Jasa

Lelang Dini dan Justifikasinya

Dalam sebuah grup Whatsapp Forum Pengadaan Provinsi NTT, seorang rekan PPK bertanya tentang lelang dini (lelang mendahului penetapan anggaran) dimana PPKnya belum diketahui atau belum ditetapkan untuk tahun anggaran yang akan datang.

Pertanyaan seperti ini seringkali muncul. Ada juga sejumlah pertanyaan seperti apa dasar hukumnya pelaksanaan lelang dini. Bahkan, saya ingat lelang dini yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2016 pernah dipolemikan.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sebagai Pelaku Pengadaan  (jika tidak ingin disebut Ahli Pengadaan), sepenuhnya bersandar pada justifikasi, baik aturan-aturan tertulis maupun justifikasi lainnya.

Bagi saya, seorang Ahli adalah orang yang mampu mendefinisikan dengan baik konsep-konsep abstrak dan istilah-istilah teknis dalam bidang yang ditekuninya agar menjadi lebih mudah dimengerti, termasuk kepada orang-orang yang menggeluti bidang lainnya dan mampu memberikan justifikasi yang kuat dan meyakinkan terhadap keputusan-keputusan yang diambilnya.

Tentang lelang dini, beberapa justifikasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, di antaranya: justifikasi aturan, justifikasi keilmuan dan justifikasi praktikal (best practice). 

Pertama, justifikasi aturan dimana berdasarkan Perpres 4/2015 Pasal 73 ayat 2 disebutkan bahwa: “untuk pengadaan barang/jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan”.

Sedangkan Penjelasan terkait ayat tersebut menjelaskan bahwa: “dalam hal pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan mendahului penetapan DIPA/DPA, isi pengumuman pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat kondisi bahwa: “a) DIPA/DPA belum ditetapkan; dan b) apabila proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan karena DIPA/DPA yang ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.

Pengadaan barang/jasa tertentu yang proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat diumumkan sebelum RUP diumumkan antara lain: a) pengadaan barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama; b) Pekerjaan kompleks; dan/atau c) Pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti”.

Sesuai dengan justifikasi aturan di atas, lelang dini untuk percepatan dapat dilaksanakan untuk pengadaan barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama, Pekerjaan kompleks  dan/atau Pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti.

Nah, bagaimana dengan PPK belum diketahui atau belum ditetapkan?

Untuk menjawabnya kita dapat merujuk pada pada Perpres 70/2012 pasal 7 Poin 2a, disebutkan bahwa: “Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat tahun anggaran”. Pejabat sebagaimana dimaksud disini adalah PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Sesuai dengan aturan tersebut, sangat jelas bahwa pengangkatan dan pemberhentian PPK tidak terikat tahun anggaran, maka PPK dapat memproses persiapan pengadaan barang/jasa, setidaknya untuk dikaji ulang bersama Tim Teknis di OPD ataupun dikaji ulang bersama Pokja ULP. Dengan demikian, jika kemudian PPK lama diganti oleh PPK yang baru di tahun berikutnya, maka PPK yang lama setidaknya telah melakukan transisi persiapan pengadaan dengan baik sehingga kinerja OPD secara keseluruhan tidak terhambat hanya karena permasalahan pergantian PPK.

Kedua, justifikasi keilmuan dalam hal ini ilmu manajemen risiko dan manajemen proyek/program. Dalam manajemen risiko dan manajemen proyek, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama dan sifatnya kompleks, adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus diprioritaskan. Dalam konsep pareto pada pengadaan barang/jasa dikenal dengan perbandingan 80:20 dan sebaliknya 20:80. Artinya, 80% belanja untuk paket-paket kecil itu hanya bernilai 20% dari total anggaran belanja, sedangkan 20% belanja untuk paket-paket besar dan kompleks itu menghabiskan 80% anggaran belanja.

Karena itu, dengan melakukan pemetaan terhadap paket-paket prioritas dan penilaian risiko pekerjaan-pekerjaan bernilai besar dan kompleks (tingkat kemungkinan terjadinya dan dampak risikonya tinggi) dan berkaca dari pengalaman empiris (data pengadaan dan kontrak) di tahun-tahun sebelumnya, dimana banyak proyek-proyek sejenis yang mengalami gagal lelang, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, keterlambatan karena kelangkaan material, pengenaan denda, dan lain sebagainya, maka dapat dilakukan mitigasi (pengurangan) risiko, salah satunya bentuk mitigasinya adalah dengan melakukan lelang dini.

Percepatan proses lelang juga dapat dimengerti sebagai upaya pengalihan risiko pekerjaan kepada Pihak Kedua (Penyedia). Jika persiapan dan proses lelang untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan waktu lama dan kompleks oleh OPD dan ULP terlambat, maka risiko keterlambatan pekerjaan itu berada pada OPD dan ULP itu sendiri, kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dialihkan kepada Penyedia dibawah pengendalian PPK.

Ketiga, justifikasi best practice. Artinya, praktik-praktik pengadaan terbaik di K/L/D/I maupun pengadaan di dunia internasional dapat dijadikan lesson learned (pelajaran yang dapat dipelajari) bersama.

Selama ini salah satu K/L/D/I yang melakukan lelang dini adalah Kementerian PUPR. Pengalaman di tempat kami sendiri, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang biasanya yang sering melakukan lelang dini, karena itu Satuan Kerja dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dapat belajar dari Kementerian PUPR atau Dinas PU di daerah masing-masing terkait pelaksanaan lelang dini, baik prosedur, tahapan dan maupun proses pelaksanaannya. Untuk dana DIPA (APBN), Pemerintah saat ini juga mendorong pelaksanaan lelang dini TA. 2018 yang sudah dapat dimulai pada Bulan November sebagaimana dapat dilihat pada link berita berikut.

Dengan demikian, lelang dini dapat segera dilakukan oleh ULP pada K/L/D/I. Namun hal-hal yang perlu diingat adalah bahwa Isi Pengumuman dan jika perlu dalam Dokumen Pengadaan dimasukan klausul-klausul yang menyatakan bahwa: a) DIPA/DPA belum ditetapkan; dan b) apabila proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan karena DIPA/DPA yang ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.

Selain itu, Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaannya dapat segera dikaji ulang bersama Pokja ULP, dan masa laku penawaran dapat diperpanjang atau disesuaikan sampai dengan tanggal penetapan DIPA/DPA dan penandatangan kontrak.

Proses Lelang seperti Pengumuman Lelang, Evaluasi, dan Pengumuman Pemenang oleh Pokja ULP dapat dilakukan, kecuali untuk Penerbitan SPPBJ dan Penandatangan kontrak oleh PPK sebaiknya menunggu sampai dengan DIPA/DPA ditetapkan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s