Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak

Diskusi terkait Nota Pesanan/Bukti Pembelian vs SPK

Pagi ini saya didatangi seorang rekan, Pejabat Pengadaan pada suatu Dinas, yang ingin berdiskusi terkait tanda bukti perjanjian:

Rekan: “pak, saya sedang mengerjakan paket jasa konsultansi pada perubahan APBD. apakah paket perencanaan dan pengawasan yang nilai masing-masingnya 20 juta dan 12 juta cukup menggunakan nota pesanan saja?”

Saya: “setahu saya di Perpres itu Surat Pesanan (bukan nota pesanan) dimana Surat Pesanan tersebut digunakan untuk e-purchasing via e-catalog”.

Rekan: “maksud saya nota pesanan itu sama dengan bukti pembelian”

Saya: “menurut saya, kalau saya tidak salah, untuk bukti pembelian (atau nota pesanan dalam pemahaman bapak), kuitansi dan SPK di Perpres 54/2010 tidak secara eksplisit disebutkan berapa nilai batas bawahnya, tetapi hanya menyebutkan nilai batas atas saja, kecuali untuk Surat Perjanjian yang justru menggunakan nilai batas bawah. Karena itu, untuk pekerjaan jasa konsultansi yang membutuhkan olah pikir (brainware) dan karena sifat pekerjaannya itu perlu memasukkan klausul-klausul terkait pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, digunakan Surat Perintah Kerja.”

Rekan: “Oh, begitu ya pak”.

Saya: “Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama membuka Perpres 54/2010 dan perubahannya.” demikian pinta saya.

Saya pun kemudian googling buku konsolidasi perpres, dan membuka pasal 55 dan membacanya di hadapan rekan tersebut.

Paragraf Ketujuh – Tanda Bukti Perjanjian
Pasal 55

(1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas:
a. bukti pembelian;
b. kuitansi;
c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan
d. surat perjanjian.
e. surat pesanan

(2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk
Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).

(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai
diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan bunyi Perpres di atas, jika kita melihat kata/frasa yang dibold, maka meskipun untuk pekerjaan jasa konsultansi yang nilainya di bawah 50 juta, tidak berarti pekerjaan tersebut menggunakan tanda bukti perjanjian berupa Bukti Pembelian atau Kuitansi sebagaimana anggapan umum selama ini. Bukti Pembelian dan Kuitansi digunakan hanya untuk pengadaan Barang/Jasa, tidak berlaku untuk kategori pengadaan jasa Konsultansi yang hanya mengenal Surat Perintah Kerja (untuk nilai sampai dengan 50 juta) dan Surat Perjanjian (untuk nilai di atas 50 juta).

Oleh karena itu, untuk pekerjaan yang karena sifatnya dituntut olah pikir dan pemenuhan hak-hak dan kewajiban para pihak, termasuk sanksi jika tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, denda, dan lain sebagainya, maka digunakan Surat Perintah Kerja (SPK) kecuali untuk pekerjaan jasa konsultansi di atas 50 juta yang menggunakan Surat Perjanjian.

Pada ayat 4 sudah sangat jelas disebutkan bahwa SPK dapat digunakan untuk pekerjaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan 200.000.000,- sedangkan jasa konsultansi sampai dengan 50.000.000,-. Kata/frasa sampai dengan disini adalah batas atasnya, sedangkan batas bawahnya tidak disebutkan, jadi untuk jasa perencanaan atau pengawasan baik perorangan ataupun badan usaha (yang meskipun nilainya kecil) dibawah 10 juta atau 20 juta, misalnya, menggunakan Surat Perintah Kerja.

*Update: dari postingan saya di media sosial, ada seorang teman menanyakan bagaimana dengan belanja barang untuk beberapa item dengan nilai 3,5 juta, 5 juta dan 6 juta, apakah dapat menggunakan nota pembelian atau kuitansi saja?

Jawab Saya: Cukup menggunakan bukti pembelian (bisa berupa invoice, atau nota pesanan atau faktur pembelian atau struk belanja atau apapun namanya yang merujuk pada bukti pembelian sebagaimana dimaksud dalam Perpres untuk belanja sampai dengan 10 juta). Namun, jika Pihak Toko tidak mempunyai bukti pembelian berupa invoice atau nota atau faktur atau struk belanja, tidak jadi masalah jika Pihak Toko atau Pejabat Pengadaan menggunakan kuitansi karena pembelian barang/jasa dengan kuitansi sendiri digunakan untuk pembelian barang/jasa sampai dengan 50 juta rupiah.

*Update: pada Perpres 16/2018 pasal 28 disebutkan bentuk kontrak (di perpres sebelumnya disebut sebagai tanda bukti perjanjian) terdiri dari: bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, SPK, Surat Perjanjian dan Surat Pesanan. Untuk jasa Konsultansi, diubah dari sebelumnya nilainya sampai dengan Rp 50 juta menjadi sampai dengan nilai Rp 100 juta menggunakan Surat Perintah Kerja, sedangkan di atas 100 juta menggunakan Surat Perjanjian.

4 thoughts on “Diskusi terkait Nota Pesanan/Bukti Pembelian vs SPK”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s