Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak

Salah Kaprah Penggunaan Metode Evaluasi Sistem Gugur Ambang Batas

Beberapa waktu lalu, saya dan seorang teman, Pak Jans terlibat diskusi dengan Pak Ketut. Keduanya merupakan ahli pengadaan dan nama terakhir adalah salah satu trainer nasional pengadaan barang/jasa sekaligus Ketua IAP Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam diskusi tersebut, kami membahas tentang metode evaluasi ambang batas yang digunakan dalam evaluasi pengadaan barang/jasa. Sederhananya, sistem gugur ambang batas yang saya ketahui dan pelajari digunakan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa yang menawar dengan harga terendah sepanjang Penyedia tersebut telah lulus evaluasi admnistrasi dan memenuhi ambang batas nilai teknis tertentu yang telah ditetapkan dalam dokumen Pengadaan.

Kerapkali, jika tidak mau dikatakan selalu, saya temukan alasan digugurkannya para Penyedia di dalam aplikasi SPSE, sejumlah POKJA menggunakan evaluasi sistem gugur ambang batas untuk jenis pekerjaan dengan nilai kecil dan pekerjaan non kompleks.

Ternyata setelah berdiskusi dengan Pak Ketut, saya dapati bahwa penggunaan sistem gugur ambang batas itu setidaknya harus memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam ketentuan Pengadaan Barang/Jasa, salah satunya Permen PU No. 31/2015, pasal 6a ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks, atau bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yang menggunakan metode evaluasi sistem gugur ambang batas, maka persyaratan/kriteria evaluasi teknis yang akan dicantumkan di dalam dokumen Pengadaan harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Pejabat Eselon I terkait atau yang disetarakan untuk menghindari persyaratan/kriteria yang diskriminatif dan/atau pertimbangan yang tidak obyektif.”

Dalam klausul tersebut jelas bahwa penggunaan metode evaluasi sistem gugur ambang batas setidaknya harus memenuhi sekurang-kurangnya dua kriteria utama. Pertama, pekerjaan tersebut adalah pekerjaan kompleks, dan kedua, harus ditetapkan oleh Pejabat Eselon I terkait atau yang disetarakan.

Untuk syarat yang pertama, sebuah pekerjaan disebut kompleks menurut Perpres 54/2010 dan perubahannya apabila pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Menurut sejumlah Ahli Pengadaan, syarat kompleks tersebut adalah syarat alternatif, bukan syarat kumulatif. Jadi, jika salah satu saja kriteria di atas terpenuhi, maka pekerjaan tersebut dapat dikategorikan “kompleks“. Justifikasi teknis bahwa pekerjaan tersebut pekerjaan kompleks sebaiknya dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja sehingga dapat dijadikan dasar bagi POKJA untuk menggunakan metode evaluasi sistem gugur ambang batas.

Sedangkan menurut pendapat rekan saya, Pak Jans, unsur-unsur teknis berikut sub-sub unsur beserta bobot penilaian yang ditetapkan perlu disampaikan secara jelas di dalam dokumen pengadaan sehingga semua penyedia yang berkompetisi secara sehat dan terbuka mendapat akses informasi yang setara, selain mengakomodasi prinsip keterbukaan, transparansi dan keadilan dalam pengadaan.

Dengan demikian, POKJA perlu memperhatikan kriteria-kriteria tersebut sebelum menetapkan metode evaluasi sistem gugur ambang batas.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s