Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa

Pengalaman ULP Provinsi NTT menjadi ULP CoE (Centre of Excellence) Part 2

Artikel bahasa Inggris dapat dilihat disini.

Fase II dimulai pada saat penandatanganan MoU 14 April 2016 di Jakarta yang dihadiri oleh LKPP-RI dan MCA-I bersama 29 ULP Percontohan Fase I dan 15 ULP Percontohan tambahan. Semua ULP Percontohan pada Fase II ini berjumlah 44 ULP.

Pada fase ini, posisi ULP Provinsi NTT jika diibaratkan lomba lari berada pada garis start belakang dengan lintasan lari yang tidak mulus dan fasilitas yang minim. Ini dikarenakan ada sejumlah PR yang belum diselesaikan oleh ULP Provinsi NTT di fase I, yaitu terkait status kelembagaan dan POKJA penuh waktu. Disamping itu, keterbatasan anggaran dan pergantian pimpinan (Kepala Biro dan Kepala ULP) membuat perlombaan lari menuju CoE ini semakin berat.

Namun keuntungannya adalah ULP Provinsi NTT telah mendapatkan pemahaman yang lebih memadai dibandingkan dengan ULP Percontohan lainnya, khususnya ULP yang baru masuk pada Fase II.

Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Gubernur dan  Wakil Gubernur serta DPRD Provinsi NTT, juga para Mentor, Pak Robby Lasman dari Price waterhouse Coopers-Indonesia, Pak Nur Yahya, dari Booz Allen Hamilton-Indonesia dan Mungin Jaelani dari Bandung-Trust, perlahan tapi pasti ULP Provinsi NTT dapat berlari dengan baik, meski tertatih-tatih di awal perlombaan.

Beberapa progres yang dilakukan oleh ULP Provinsi NTT antara lain:

  1. Peningkatan status kelembagaan dari ad-hoc menjadi permanen mandiri, menjadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
  2. Pengintegrasian bagian LPSE dan bagian ULP kedalam satu Unit Kerja, yakni Biro Pengadaan Barang dan Jasa sehingga pengendalian pengadaan barang/jasa lebih efisien dan efektif.
  3. Biro Pengadaan Barang/Jasa merekrut sejumlah POKJA paruh waktu untuk bekerja penuh waktu di Biro Pengadaan Barang/Jasa.
  4. Para POKJA Pengadaan difasilitasi untuk mengikuti diklat pembentukan jabfung dan proses inpassing.
  5. Biro Pengadaan Barang/Jasa melakukan kegiatan rutin, berbagi ilmu setiap 2 kali sebulan oleh para peserta training yang telah didiklatkan oleh LKPP dan MCA-I.
  6. Biro Pengadaan Barang/Jasa melakukan pendampingan kepada ULP Kab. Sabu Raijua dan membuka layanan konsultasi bagi ULP Kota Kupang dan Kab. Kupang serta ULP Instansi Vertikal lainnya.
  7. Pembuatan Laporan PMM bulanan, Pengelolaan Arsip dan Dokumen Perpustakaan, dan lain-lain.

Berdasarkan kemajuan tersebut, ULP Provinsi NTT dapat menyelesaikan Fase II dengan baik. ULP Provinsi NTT terpilih sebagai salah satu ULP CoE oleh LKPP dan MCA-I bersama 8 ULP CoE lainnya. Prestasi yang membanggakan, bukan untuk bersaing dengan ULP Percontohan lainnya, tetapi bagaimana ULP CoE Provinsi NTT mampu memecahkan target dan baseline sendiri.

CoE Rank July 2017

Bagian 1 dapat dilihat disini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s