Masa Berlaku Sanksi Daftar Hitam kepada Peserta dan Penyedia Barang/Jasa

Berdasarkan Perpres 12/2021 pasal 78 dan 80 serta Per LKPP 4/2021 Lampiran III Bagian IV, disebutkan bahwa masa berlaku sanksi daftar hitam dibagi dua, 1 tahun dan 2 tahun. Perbedaan sanksi ini mulai diperkenalkan di Perpres 16/2018 karena di Perpres 54/2010 masa laku sanksi masih disamaratakan untuk semua jenis pelanggaran, yakni selama 2 tahun.

Berikut perbedaan kriteria peserta dan/atau penyedia yang diberikan sanksi daftar hitam berdasarkan masa laku sanksinya.

Masa Berlaku Sanksi Daftar Hitam

Beratnya masa laku sanksi selama 2 tahun pada gambar di sisi kiri, menurut saya lebih disebabkan moral hazard dalam melakukan pelanggaran yang mendasar terhadap etika dan prinsip-prinsip pengadaan disertai niat/itikad yang tidak baik sedari awal, sedangkan ringannya masa laku sanksi selama 1 tahun pada gambar di sisi kanan dapat dimengerti karena Penyedia dianggap penyedia sekurang-kurangnya sudah memiliki itikad/niat yang baik untuk memasukan penawaran dan bahkan sudah mengerjakan sebagian pekerjaan, hanya saja tidak memiliki kemampuan atau bermasalah dalam kinerja dan tidak menyelesaikan pekerjaan (wanprestasi).

Saya sendiri merasa bahwa masa laku sanksi 1 tahun pada poin e) dan f) di atas, terutama untuk Penyedia tunggal yang tidak memiliki calon pemenang cadangan, maka perlakuannya perlu dibedakan karena adanya kerugian kesempatan (opportunity cost), khususnya waktu yang hilang dimana akibat si penyedia mengundurkan diri dan karena ia adalah pemenang tunggal maka tender/seleksi harus diulang dan hal ini tentunya sangat merugikan, terlebih untuk paket-paket dengan sumber dana tertentu, misalnya dana DAK atau dana pinjaman/hibah yang memiliki konsekuensi ikutan kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah yang tidak mengikuti jadwal yang telah disepakati atau ditetapkan oleh Menteri terkait dan Institusi pemberi pinjaman/hibah.

Untuk kasus demikian, maka kerugian Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah akibat Calon Penyedia tunggal mengundurkan diri perlu dikompensasi kerugiannya kepada penambahan masa laku waktu sanksi bagi si Penyedia, misalnya dari sebelumnya 1 tahun menjadi 2 tahun.

Sekali lagi tentang Konsolidasi Pengadaan

Baru-baru ini LKPP melalui Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah mengeluarkan Keputusan Deputi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Konsolidasi Pengadaan. Sejumlah poin penting dari pedoman tersebut dapat dijelaskan secara ringkas di bawah ini.

Sebelum kita melihat lebih jauh tentang Pedoman Konsolidasi Pengadaan, anda dapat melihat kembali tulisan saya pada artikel sebelumnya di tahun 2017 untuk dapat memahami latar belakang mengapa dilakukan lelang konsolidasi, polemik konsolidasi sekaligus tujuan dibaliknya.

Kali ini saya lebih memfokuskan pada strategi dan tahapan pelaksanaan konsolidasi pengadaan berdasarkan keputusan Deputi tersebut di atas, khususnya pada tahap perencanaan oleh PA/KPA, persiapan pengadaan oleh PPK dan persiapan pemilihan oleh UKPBJ. Strategi konsolidasi pengadaan dapat dilakukan penggabungan kebutuhan dalam suatu paket pengadaan, yang dikelompokkan antara lain:

  1. Pemaketan berdasarkan komoditas barang/jasa sejenis;
  2. Pemaketan berdasarkan kebutuhan rutin dan kebutuhan tidak rutin;
  3. Pemaketan berdasarkan lokasi pelaku usaha atau lokasi kebutuhan; dan
  4. Pemaketan berdasarkan kepentingan pemerintah dalam pengembangan usaha kecil.

Konsolidasi pada Tahap Perencanaan Pengadaan oleh PA/KPA

Konsolidasi pada Tahap Perencanaan Pengadaan dilakukan oleh PA/KPA. Konsolidasi oleh PA/KPA dilakukan terhadap paket-paket antar KPA/PPK dalam tahapan perencanaan pengadaan.
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa oleh PA/KPA dilakukan dengan menggabungkan paket-paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis, menjadi satu atau beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan, dengan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

PA/KPA melakukan konsolidasi dengan penggabungan Paket Barang/Jasa X yang sejenis, menjadi satu rencana pengadaan Barang/Jasa. Kemudian dilaksanakan Pengadaan Barang/Jasanya oleh satu PPK dan UKPBJ, dalam satu kali proses pemilihan penyedia Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung.
Pelaksanaan konsolidasi pada tahap perencanaan pengadaan, ditetapkan dan didokumentasikan melalui Formulir Penetapan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.
Berikut ini adalah tahapan kelengkapan dokumentasi, untuk konsolidasi pengadaan barang/jasa di tahap perencanaan pengadaan:

Gambar: Kelengkapan Dokumentasi Konsolidasi Tahap Perencanaan Pengadaan

Konsolidasi Pengadaan pada Tahap Persiapan Pengadaan oleh PPK

Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan oleh PPK:

  • PPK menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan (RUP) dari PA/KPA;
  • PPK melakukan reviu Dokumen Perencanaan Pengadaan untuk mendapatkan data/informasi paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis;
  • PPK melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis, apabila terdapat indikasi pemecahan paket untuk menghindari Tender/Seleksi;
  • PPK melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis yang dicadangkan, untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai dengan nilai maksimum hasil konsolidasi sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milliar rupiah).;
  • PPK dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa, yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilaksanakan/dikerjakan di beberapa lokasi/daerah masing- masing;
  • PPK mengusulkan perubahan pemaketan kepada PA/KPA; dan
  • Dalam hal usulan perubahan pemaketan disetujui oleh PA/KPA, maka ditindaklanjuti dengan perubahan RUP. Selanjutnya PPK menyampaikan hasil Konsolidasi kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ, untuk dilakukan pemilihan Penyedia.
Keterangan:
PPK telah melakukan strategi Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, berupa penggabungan paket barang/jasa sejenis dalam satu paket besar. Selanjutnya akan dilakukan satu kali tender dan ditetapkan satu penyedia pemenang.
Keterangan:
Beberapa PPK sepakat untuk melakukan strategi Konsolidasi Pengadaan, dengan menunjuk satu PPK konsolidator. PPK Konsolidator yang akan menggabungkan seluruh paket barang/jasa sejenis, untuk dilakukan satu kali proses pemilihan penyedia dan menetapkan satu penyedia pemenang.
Gambar 7 Konsolidasi Akibat Perubahan RUP
Keterangan: PPK melakukan pemisahan paket Pengadaan Barang/Jasa dengan
mempertimbangkan kompetensi penyedia, waktu penyelesaian
pelaksanaan penyedia, lokasi pekerjaan/serah terima pekerjaan dan
pencadangan UMKM.

Berikut ini adalah tahapan kelengkapan dokumentasi untuk konsolidasi pengadaan barang/jasa di tahap persiapan pengadaan.

Gambar: Kelengkapan Dokumentasi Konsolidasi Tahap Persiapan Pengadaan

Konsolidasi Pada Tahap Persiapan Pemilihan oleh UKPBJ

Konsolidasi pada tahap persiapan pemilihan dilakukan oleh UKPBJ. Konsolidasi Pengadan Barang/Jasa oleh UKPBJ dengan menggabungkan paket-paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis, menjadi satu atau beberapa paket yang dilakukan sebelum persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja
Pemilihan. Setelah pengumuman RUP, UKPBJ juga dapat melakukan konsolidasi terhadap paket-paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
UKPBJ dalam pelaksanaan Konsolidasi melalui metode tender/seleksi dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Pemenang. Dalam hal menetapkan lebih dari 1 Pemenang, maka dapat menerapkan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan 1 (satu) harga dan teknis terbaik.
Tahapan pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan oleh UKPBJ:

  • UKPBJ melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis, yang dicadangkan untuk usaha kecil dan/atau koperasi dengan nilai pagu anggaran dan/atau HPS sampai dengan nilai hasil konsolidasi sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milliar rupiah);
  • UKPBJ menerima Dokumen Persiapan Pengadaan dari PPK;
  • UKPBJ melakukan reviu Dokumen Persiapan Pengadaan, untuk mendapatkan atau memastikan bahwa lingkup pengdaan barang/jasa, spesifikasi berikut KAK pada penyusunan anggaran belanja atau perencanaan pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan;
  • UKPBJ dapat mengusulkan perubahan spesifikasi teknis/KAK, HPS, dan/atau rancangan kontrak kepada PPK;
  • UKPBJ melakukan koordinasi kepada PPK, untuk melaksanakan strategi Tender/Seleksi bersama/Tender Itemized atas beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis;
  • UKPBJ melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis, apabila terdapat indikasi pemecahan paket untuk menghindari Tender/Seleksi;
  • UKPBJ mengusulkan perubahan pemaketan kepada PPK/PA/KPA;
  • Dalam hal usulan perubahan pemaketan disetujui PA/KPA, maka ditindaklanjuti dengan perubahan RUP. Selanjutnya PPK/PA/KPA menyampaikan hasil Konsolidasi, kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ untuk dilakukan pemilihan Penyedia; dan
  • Dalam hal dilakukan konsolidasi antara beberapa PPK, maka dapat ditunjuk satu orang PPK yang bertugas sebagai PPK Konsolidasi yang mewakili PPK lainnya.
Keterangan:
UKPBJ menerima beberapa permohonan proses pemilihan penyedia dari
beberapa PPK untuk barang/jasa sejenis. UKPBJ berkoordinasi dengan
para PPK untuk melakukan strategi Konsolidasi, berupa penggabungan
paket barang/jasa sejenis dalam satu paket. Selanjutnya paket tersebut
akan dilaksanakan proses pemilihan penyedia satu kali, untuk
menetapkan satu pemenang.

Berikut ini adalah tahapan kelengkapan dokumentasi, untuk konsolidasi pengadaan barang/jasa di tahap persiapan pemilihan.

Gambar: Kelengkapan Dokumentasi Konsolidasi Pengadaan Tahap Persiapan Pemilihan

Pengurus CV yang Sah Bertindak Untuk dan Atas Nama Perusahaan Dalam Mengikuti Tender/Seleksi dan Berkontrak

Permasalahan terkait siapa yang berhak mewakili perusahaan dalam melakukan penawaran dan melakukan perikatan (penandatanganan kontrak) menjadi masalah menarik dalam dunia tender/seleksi pengadaan barang dan jasa.

Dalam Model Dokumen Pemilihan (MDP) Pengadaan Barang/Jasa disebutkan bahwa:

“Surat/form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (upload)  ke dalam SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan/direktur perusahaan/pengurus koperasi, pihak lain yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari pimpinan/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.”

IKP Bab III angka 22.4 (non konstruksi) atau 25.9 (jasa konstruksi)

Terkait dengan kontrak dalam IKP Bab III angka 39.5 (non konstruksi) dan 44.9 (Jasa Konstruksi), disebutkan bahwa Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah:

  • direktur utama/pimpinan perusahaan/Pengurus Koperasi yang namanya tercantum  dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan perubahannya (apabila ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
  • pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan perubahannya (apabila ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani Kontrak.

Masalahnya adalah pada sejumlah tender/seleksi dan penandatanganan kontrak, ditemukan bahwa pihak yang mewakili perusahaan, khususnya perusahaan yang berbentuk Persekutuan Komanditer atau lebih dikenal sebagai Commanditaire Vennotschaap (CV) adalah Pihak lain yang meskipun namanya ada di dalam akta pendirian/perubahan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam mewakili CV.

Kebanyakan kasus yang terjadi adalah Pokja Pemilihan dan PPK dalam memahami ketentuan MDP hanya berhenti pada “pihak lain yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari pimpinan/direktur perusahaan” atau “pimpinan perusahaan yang namanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar”. Padahal baik “pihak lain” dan “pimpinan perusahaan” tersebut juga harus memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait CV, baik Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 hanya memberikan hak/kewenangan tersebut kepada Sekutu Komplementer atau Sekutu Aktif, sedangkan Sekutu Komanditer atau Sekutu Pasif tidak dapat bertindak untuk dan atas nama CV.

Pada pasal 20 Kitab UU Hukum Dagang disebutkan:

” …….., maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma.
Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa
diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya.”

Lebih jauh dalam Permenkumham 17/2018 pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa ” Sekutu Komplementer adalah sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi

CV sendiri adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan
satu atau lebih sekutu komplementer (pasal 1 ayat 1 Permenkumham 17/2018). Dengan demikian sekutu komplementer dapat lebih dari satu orang, dan ada kemungkinan bahwa yang menandatangani penawaran maupun kontrak tersebut adalah salah satu orang dari sekutu komplementer yang merupakan pihak yang sah.

Namun, hal tersebut di atas tidak berlaku apabila yang melakukan penawaran, pembuktian kualifikasi dan penandatanganan kontrak adalah sekutu komanditer yang tidak diberikan hak/kewenangan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Permenkumham 17/2018. Lagipula, kerugian perusahaan ditanggung renteng oleh sekutu komplementer karena kekayaannya yang tidak dipisahkan dari perusahaan, sedangkan sekutu komanditer hanya bertanggungjawab sebesar uang/modal yang disertakannya dalam perusahaan, kecuali ia melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 21 Kitab UU Hukum Dagang.

Dengan demikian, maka perlu ketelitian Pokja Pemilihan dan PPK dalam memeriksa kembali kepengurusan pimpinan Perusahaan, khususnya yang berbentuk CV, baik pada waktu evaluasi penawaran, pembuktian kualifikasi dan pada saat penandatanganan kontrak. Apakah yang mengajukan surat penawaran, pembuktian kualifikasi dan yang akan menandatangani kontrak adalah persero/sekutu komplementer atau bukan? Lihat dengan cermat kedudukan dan kewenangan pihak/pimpinan perusahaan pada Akta Pendirian/Perubahan CV agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari.

Oleh karena itu, hal ini kiranya perlu menjadi perhatian para perumus Pepres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk memperjelas hak/kewenangan pimpinan perusahaan, khususnya CV yang telah diatur dalam Kitab UU Hukum Dagang dan Permenkumham 17/2018 karena selama ini dalam IKP Bab III tidak memberikan penjelasan yang memadai terkait hal ini. Dengan begitu, Pokja Pemilihan dan PPK memiliki kepastian hukum dalam mengambil tindakan untuk menggugurkan perusahaan dan/atau tidak melanjutkan kontrak dengan pihak-pihak yang tidak sah tersebut.

Salah seorang teman Pokja bertanya pada saya dimana ia mendapati kasus si Persero/Sekutu Komanditer sebagaimana tertera pada Akta Perubahan dan melampirkan Akta Kuasa bahwa yang bersangkutan hanya bertindak untuk dan atas nama CV pada saat memasukan penawaran, pemberian penjelasan, pembuktian kualifikasi, namun pada saat penandatanganan kontrak akan dilakukan oleh Sekutu/Persero Komplementer.

Menurut saya kasus di atas analog/setara dengan kasus PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana saya jelaskan di artikel sebelumnya dalam hal pengelolaan APBD. Pada kondisi PPTK yang melaksanakan tugas PPK pada APBD, maka PPTK mewakili PPK dalam menyusun (bahkan pada umumnya sampai menetapkan) spesifikasi teknis, HPS, rancangan kontrak, dan lain-lain, namun pada saat penandatanganan perikatan/kontrak harus dilakukan oleh PA/KPA karena kewenangan/tugas dimaksud sifatnya atributif. Maka hal demikian pun, dapat diberlakukan pada kasus yang kita bahas di atas, dimana Persero/Sekutu Komanditer melakukan pemasukan penawaran dan pemberian penjelasan tetapi pada waktu penandatanganan kontrak, maka kewenangan tersebut hanya diberikan kepada Persero/Sekutu Komplementer pada pihak yang satu dan PA/KPA pada pihak lainnya.

Alternatif/opsi yang bisa saya tawarkan apabila persero/sekutu komanditer telah terlanjur memasukan penawaran, maka dilakukan klarifikasi oleh Pokja untuk kemudian meminta direktur/pengurus CV (sekutu komplementer) yang datang melakukan pembuktian kualifikasi dan apabila ditetapkan sebagai pemenang maka yang menandatanganani kontrak adalah sekutu komplementer. Apabila diperlukan pada saat pembuktian kualifikasi, Pokja juga dapat meminta Surat Pernyataan Pertanggungjawaban mutlak yang berisi materi antara lain bahwa penyedia tidak melakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain yang tidak sah secara sesuai ketentuan perundang-undangan dan bertanggungjawab penuh sampai dengan selesainya pekerjaan (100%).

Rancangan Kontrak dan SPK Berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021

Salah satu tugas PPK adalah menetapkan Rancangan Kontrak. Rancangan Kontrak merupakan satu kesatuan dengan Model Dokumen Pemilihan. Untuk rancangan kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, pengaturan tentang jenis kontraknya sudah tercantum pada judul Surat Perjanjian. Sedangkan pengaturan tentang jenis kontrak pada pengadaan barang/jasa lainnya dan jasa konsultansi non konstruksi, pengaturan terkait jenis kontrak diatur dalam Isi Surat Perjanjian, di pasal 3.

Rancangan Kontrak sudah harus memuat klausul-klausul penting, misalnya terkait jenis kontrak, apakah lumsum, harga satuan, gabungan lumsum dan harga satuan, pemberian uang muka, cara pembayaran dan pengenaan denda. Penentuan opsi-opsi pada klausul-klausul tersebut akan sangat mempengaruhi proses kompetisi pada saat pemilihan. Misalnya, apabila dalam rancangan kontrak disebut penyedia akan diberikan uang muka, maka Penyedia kemungkinan akan menawar lebih rendah karena Penyedia tidak perlu melakukan peminjaman uang ke Bank sebagai modal awal pada saat mengerjakan proyek di awal masa pelaksanaan kontrak.

Adapun rancangan file rancangan kontrak terbaru berdasarkan Perpres 12/2021 dapat didownload pada link di bawah ini.

Rancangan Kontrak untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi

Rancangan Kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya

Rancangan SPK Pengadaan Barang/Jasa Lainnya

Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021

Dengan dikeluarkannya Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, maka Standar Dokumen Pemilihan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan peraturan pelaksananya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi sebagaiaman diatur dalam Perpres 12 Tahun 2021 pasal 85 pasal II ayat 3 huruf a.

MDP Pengadaan Jasa Konstruksi berdasarkan Perpres 12/2021 dapat dilihat di bawah ini. Sedangkan, MDP Pengadaan Barang/Jasa dapat dilihat pada link berikut.

MDP Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi

MDP Penunjukan Langsung Jasa Konstruksi

MDP Tender/Seleksi Jasa Konstruksi

Model Dokumen Pemilihan (MDP) Non Konstruksi Berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021

Dengan dikeluarkannya Perpres 12 Tahun 2021, maka Standar Dokumen Pengadaan yang lama, baik yang menggunakan Perpres 16/2018, khususnya Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya/Jasa Konsultansi sudah tidak berlaku lagi.

Di bawah ini adalah Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (MDP) Non Konstruksi terbaru berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021. Sedangkan untuk MDP Jasa Konstruksi dapat dilihat pada link berikut.

MDP Pengadaan Barang:

MDP Pengadaan Jasa Lainnya

MDP Jasa Konsultansi

MDP Penunjukan Langsung

MDP Pengadaan Langsung

Syarat TKDN dan BMP pada Pengadaan Barang/Jasa

Pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan aturan turunannya disebutkan bahwa dalam menyusun perencanaan pengadaan PPK perlu mempertimbangkan untuk mengalokasikan paling sedikit 40% untuk penggunaan produk usaha kecil dari hasil produksi dalam negeri.

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional apabila terdapat produk dalam negeri yang TKDN + BMP (tingkat kandungan dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan) paling sedikit 40%. TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi yang diterbitkan Kementerian Perindustrian.

Salah satu cara mudah untuk mengetahui apakah suatu produk memiliki TKDN atau tidak, maka PPK dapat menggunakan sumber referensi P3DN Kementerian Perindustrian, yakni dengan masuk ke link website http://tkdn.kemenperin.go.id/, di rekapitulasi http://tkdn.kemenperin.go.id/rekap.php, untuk dilihat per kategori produk. Cara lainnya adalah dengan meminta sertifikat TKDN yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian terkait produk barang/jasa pada saat melakukan survey pasar.

Namun sayang, kewajiban tersebut jarang, jika tidak ingin dikatakan tidak pernah, dimasukan PPK sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam perencanaan pengadaan barang/jasa. Padahal, maksud pemerintah dalam mendorong pemenuhan TKDN dan BMP paling sedikit 40% adalah semata-mata keberpihakan pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan mendorong industri dalam negeri lebih berkembang di tengah pesatnya globalisasi dimana arus barang/jasa tidak mengenal batas negara sehingga menguntungkan perusahaan asing yang memiliki modal besar, menggunakan teknologi tinggi, memiliki rantai pasok yang lebih efisien sehingga mampu menjual barang/jasa dengan harga yang jauh lebih murah dari produk sejenis keluaran dalam negeri.

Apabila PPK menetapkan syarat TKDN dan BMP, maka besar kemungkinan dalam evaluasi harga, produk yang memiliki TKDN dan BMP tinggi, meskipun harga penawarannya lebih mahal dari produk sejenis luar negeri, memiliki keuntungan karena diberi preferensi harga sehingga dalam evaluasi harga si penawar setelah diberikan preferensi harga dan dihitung hasil evaluasi akhir akan lebih murah dari penawar yang menawarkan produk luar negeri atau produk yang TKDN dan BMPnya kecil.

Terkait dengan preferensi harga pada proses pemilihan, khusus evaluasi penawaran, Pokja Pemilihan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Preferensi Harga diberikan pada tiap komponen barang yang memiiki nilai total paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  2. Preferensi Harga diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). Nilai preferensi yang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
  3. Apabila peserta tidak menyampaikan formulir penyampaian TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan.
  4. Rumus penghitungan harga evaluasi akhir dilakukan untuk tiap komponen barang dengan rumus sebagai berikut:

HEA komponen barang = (1-KP) x HP, dimana:

HEAkomponen barang = Harga Evaluasi Akhir tiap komponen barang.

KP = TKDN x Preferensi Tertinggi.

HP = Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik.

Pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk keperluan perhitungan HEA komponen barang. Perhitungan HEA komponen barang dalam total penawaran digunakan untuk menetapkan peringkat pemenang.

Dengan demikian, pada saat evaluasi harga akhir penawaran, urut-urutan peringkat pemenang dapat berubah dan produk dengan tingkat kandungan dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan yang paling tinggi memiliki peluang besar untuk memenangkan tender.

Bagaimana dengan Pengadaan Barang/Jasa yang Anggarannya Direfocusing atau Dipotong akibat Pandemi Covid-19?

Tidak terasa pandemi Covid-19 telah berlangsung 1 tahun lebih. Pandemi yang awalnya merupakan krisis kesehatan, pada akhirnya menjadi krisis ekonomi global. Banyak K/L/P/D yang harus mengambil langkah penyesuaian anggaran melalui refocusing dan realokasi angggan.

Pada sektor pemerintah, refocusing dan realokasi anggaran dengan mengalihkan sebagian besar belanja publik untuk penanganan darurat Covid-19, belanja bantuan sosial dan belanja pemberdayaan masyarakat dianggap penting untuk membendung penyebaran covid-19 sekaligus mengangkat ekonomi nasional dari jurang resesi. Belanja-belanja infrastruktur yang bernilai besar (megaproyek) tentu perlu diperiksa kembali apakah affordable (terjangkau) dan feasible (layak) secara ekonomi karena di tengah perlambatan ekonomi dunia saat ini, keputusan membiayai dan/atau meneruskan proyek-proyek bernilai besar dapat berpontensi macet pembiayaan dan pada akhirnya berujung mangkrak dan bermasalah hukum. 

Ungkapan good times makes for bad policies while bad times makes for good policies atau yang dikenal sebagai hukum Sadli memberi peringatan bagi kita, khususnya Pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang baik di masa-masa krisis, khususnya di masa pandemi dan pasca pandemi Covid-19 ini. 

Mengantisipasi hal itu, LKPP telah mengeluarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Pengadaan Barang/Jasa yang Terdampak Penyesuaian APBD/APBN TA. 2021 untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Pada Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pada tahapan ini jika anggaran TIDAK TERSEDIA, maka:

  1. PA/KPA memerintahkan PPK dan Pokja Pemilihan/PP melalui Kepala UKPBJ untuk membatalkan proses pemilihan; atau
  2. PA/KPA memerintahkan PPK dan Pokja Pemilihan/PP melalui Kepala UKPBJ untuk melanjutkan proses pemilihan sampai dengan penerbitan SPPBJ sebagai pemilihan mendahului RKA K/L atau RKA SKPD TA. 2022 dengan ketentuan:
    • PA berkomitmen untuk menjamin ketersediaan Anggaran di Tahun Anggaran 2022
    • Calon Penyedia tidak wajib memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau jaminan penawaran
    • dalam hal pemenang tidak bersedia melanjutkan pengadaan, SPPBJ tidak diterbitkan dan terhadap pemenang tidak dikenakan sanksi.
    • dalam hal SPPBJ telah diterbitkan, calon Penyedia tidak bersedia melanjutkan pengadaan, SPPBJ dibatalkan dan terhadap calon Penyedia tidak dikenakan sanksi.
    • apabila pagu anggaran yang tersedia dalam RKA K/L atau RKA SKPD Tahun 2022 yang disetujui lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi calon Penyedia, PPK menyesuaikan ruang lingkup pekerjaan dan/atau melakukan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengutamakan tercapainya fungsi dari pekerjaan dan/atau kemudahan untuk melanjutkan pekerjaan di tahun berikutnya.
    • PPK mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia setelah DIPA/DPA Tahun 2022 disahkan.
    • apabila kegiatan tidak tersedia dalam DIPA/DPA Tahun 2022 atau tidak tercapai kesepakatan pada negosiasi teknis dan harga, maka SPPBJ harus dibatalkan.

Dalam hal anggaran yang tersedia BERKURANG:

  1. Apabila tahap pemilihan masih dalam proses penyampaian penawaran, PA/KPA memerintahkan PPK mengubah ruang lingkup pengadaan, spesifikasi teknis/KAK dan/atau HPS/Pagu Anggaran, untuk selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan adendum dokumen pemilihan.
  2. Apabila tahap pemilihan sudah dalam proses pembukaan dokumen penawaran sampai dengan akhir masa sanggah/ sanggah banding, PA/KPA memutuskan Proses pemilihan dibatalkan dan dilaksanakan pemilihan ulang dengan ketentuan:
    • Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan membatalkan proses pemilihan;
    • PPK untuk mengubah ruang lingkup pengadaan, spesifikasi teknis/KAK dan/atau HPS/Pagu Anggaran; dan
    • Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan ulang.

apabila SPPBJ TELAH DITERBITKAN:

  1. PA/KPA memerintahkan PPK menyesuaikan ruang lingkup pekerjaan dengan tetap mengutamakan tercapainya fungsi dari pekerjaan dan/atau kemudahan untuk melanjutkan pekerjaan di tahun berikutnya; dan
  2. Dalam hal calon Penyedia tidak bersedia:
    • SPPBJ dibatalkan dan terhadap calon Penyedia tidak dikenakan sanksi; dan
    • PPK menerbitkan SPPBJ kepada pemenang cadangan (apabila ada) dalam hal pemenang cadangan bersedia.

Tahap Pelaksanaan Kontrak

Terkait dengan tahap pelaksanaan kontrak, dalam hal Kontrak telah ditandatangani PA/KPA menyampaikan informasi paket pengadaan yang terdampak kebijakan refocusing dan realokasi belanja Tahun Anggaran 2021 kepada PPK.

PPK kemudian menyampaikan kepada Penyedia adanya kondisi kahar dampak kebijakan refocusing dan realokasi belanja Tahun Anggaran 2021. PPK dapat melanjutkan pekerjaan atau menyatakan penghentian Kontrak pada paket pekerjaan yang terdampak kebijakan refocusing dan realokasi belanja Tahun Anggaran 2021.

PPK melanjutkan pekerjaan dengan ketentuan:

  1. PPK memberikan perintah tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan.
  2. Penyedia berhak untuk mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar.
  3. Penggantian biaya sebagaimana dimaksud diatur dalam adendum Kontrak.
  4. Kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan dapat dipenuhi dengan cara:
    • melalui revisi/realokasi anggaran dari kegiatan lain;
    • optimalisasi Kontrak dimana pekerjaan tetap dilanjutkan pada Tahun Anggaran berjalan dengan penyesuaian ruang lingkup sesuai pagu anggaran yang masih tersedia dan mengutamakan tercapainya fungsi dari pekerjaan dan/atau kemudahan untuk melanjutkan pekerjaan di tahun berikutnya; atau
    • dalam hal anggaran tidak tersedia, pembayaran ditunda ke tahun berikutnya dengan mekanisme penganggaran dan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat dua opsi penghentian kontrak pada tahapan pelaksanaan kontrak:

1. Kontrak Dihentikan Sementara,

  • dilakukan Adendum Kontrak terhadap:
    1. Jangka waktu penghentian sementara dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Tahun Anggaran berjalan;
    2. Hak dan tanggung jawab para pihak selama penghentian sementara;
    3. Penambahan jangka waktu perpanjangan penyelesaian pekerjaan sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu penghentian sementara;
    4. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
    5. Mobilisasi dan demobilisasi personel dan/atau peralatan.
  • Penyedia wajib memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan dan masa berlaku jaminan uang muka (apabila diberi uang muka).
  • Perpanjangan waktu untuk pelaksanaan Kontrak dapat melewati Tahun Anggaran. Perubahan waktu pelaksanaan akibat keadaan kahar yang melampaui Tahun Anggaran dapat dilakukan dengan ketentuan:
    1. Berdasarkan analisa PPK akan lebih efektif apabila dilakukan perpanjangan waktu;
    2. Berdasarkan analisa PPK, Penyedia dinilai akan mampu menyelesaikan pekerjaan;
    3. Jaminan Pelaksanaannya diperpanjang sesuai dengan masa perpanjangan waktu yang diberikan;
    4. PA memberikan komitmen untuk mengalokasikan anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya;
    5. Dalam hal Kontrak tahun tunggal diubah menjadi Kontrak tahun jamak, perlu mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. Dalam hal Kontrak tahun jamak yang memerlukan perpanjangan masa kontrak tahun jamak, perlu mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    7. Dalam hal kontrak tahun jamak, dapat diberikan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    8. Dalam hal perubahan Kontrak tahun tunggal menjadi Kontrak tahun jamak atau perpanjangan masa Kontrak tahun jamak telah disetujui, PPK melakukan adendum Kontrak.
  • Apabila berdasarkan analisa PPK tidak memenuhi ketentuan di atas, maka dapat dilakukan penyesuaian ruang lingkup pekerjaan sesuai pagu anggaran yang masih tersedia dan mengutamakan tercapainya fungsi dari pekerjaan dan/atau kemudahan untuk melanjutkan pekerjaan di tahun berikutnya.
  • Dalam hal Penyedia tidak sepakat untuk Kontrak dihentikan sementara atau tidak bersedia memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan, maka Kontrak dihentikan permanen.

2. Kontrak Dihentikan Permanen,

  • dilakukan Adendum Kontrak terhadap:
    1. Perubahan ruang lingkup sesuai prestasi pekerjaan terakhir;
    2. Perubahan jadwal pelaksanaan; dan
    3. Harga kontrak sesuai prestasi pekerjaan terakhir.
  • PPK dan Penyedia menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan prestasi pekerjaan yang ada, termasuk pengembalian uang muka apabila uang muka yang diberikan lebih besar dari nilai prestasi pekerjaan.
  • Penyedia tidak dikenakan sanksi akibat penghentian kontrak secara permanen.
  • Dalam hal seluruh pekerjaan belum selesai pada saat Kontrak dihentikan permanen, maka pemeliharaan yang timbul menjadi tanggung jawab dari PA/KPA/PPK.
  • Dalam hal terdapat bagian Kontrak yang sudah selesai pada saat Kontrak dihentikan permanen, maka pemeliharaan yang timbul pada bagian kontrak tersebut menjadi tanggung jawab dari Penyedia, sedangkan pemeliharaan yang timbul pada bagian Kontrak yang belum selesai menjadi tanggung jawab dari PA/KPA/PPK.
  • bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

Catatan: PPK dan Penyedia melakukan tindak lanjut penghentian Kontrak sesuai ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

PPK atau PPTK: Masalah yang Tidak Kunjung Selesai?

Ringkasan dari artikel ini juga bisa dilihat pada link video berikut.

Baru-baru ini viral beredar di sejumlah Group Whatsapp Ahli Pengadaan, sebuah surat jawaban atas nama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen terkait Penjelasan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengelolaan APBD. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Maluku Utara u.p Sekretaris Daerah.

Surat tersebut dengan tegas dan jelas menegaskan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 77 Tahun 2020 adalah PA/KPA karena kedua subyek/entitas tersebut yang memiliki tugas dalam melakukan ikatan perjanjian dengan pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa terkait dengan pengelolaan APBD.

Hadirnya surat penegasan tersebut memunculkan kekhawatiran “gelombang balik” pengunduran diri massal dari sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen non PA/KPA, yang kebanyakan di antaranya adalah Eselon IV dan Staf Pelaksana yang telah ditunjuk dan memproses pengadaan barang/jasa, mulai dari penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP), sampai dengan persiapan pengadaan, bahkan ada yang sudah melakukan perikatan/perjanjian.

Masalah yang Tidak Pernah Selesai?

Masalah PPK dan PPTK ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama dimana dalam Perpres 54/2010, kemudian Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa tidak ditemukan terminologi PPTK sebagaimana diatur dalam PP 58/2005 dengan aturan derivatifnya Permendagri (PMDN) 13/2006 sampai dengan perubahan terakhir PMDN 59/2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun pada PMDN 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas PMDN 13/2016, terminologi Pejabat Pembuat Komitmen muncul, dimana klausanya tidak berbeda jauh dengan yang ada pada PMDN 77/2020.

Hadirnya PP 12/2019 dan aturan derivatifnya PMDN 77/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disambut dengan keluarnya Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa sepertinya dapat menjembatani permasalahan terkait PPK dan PPTK dalam hubungannya dengan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan keuangan daerah. Namun, kemunculan terminologi PPK dan PPTK pada dua aturan terbaru tersebut justru memunculkan perdebatan baru yang tidak kunjung selesai.

Dari hasil penelusuran saya, frekuensi munculnya terminologi “Pejabat Pembuat Komitmen” dan “PPK” pada Perpres 12/2021 ditemukan sebanyak 24 kali, sedangkan pada PMDN 77/2020, terminologi Pejabat Pembuat Komitmen muncul sebanyak 6 kali. Pada Permendagri 77/2020 juga terdapat terminologi “PPK” SKPD yang frekuensi kemunculannya sebanyak 82 kali, tetapi perlu diketahui bahwa PPK-SKPD yang dimaksud pada PMDN 77/2020 merujuk pada subyek yang sama sekali berbeda dan tentunya memiliki tugas yang berbeda dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perpres 12/2021. PPK-SKPD pada PMDN 77/2020 adalah “Pejabat Penatausahaan Keuangan” SKPD yang bertugas melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD dan biasanya dijabat oleh Pejabat Struktural (umumnya pejabat Eselon III atau eselon IV) yang berada pada Sekretariat Dinas/Badan atau Bagian Tata Usaha pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah. Terminologi yang disebut terakhir berada diluar batasan artikel ini.

Sedangkan terminologi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Perpres 12/2021 hanya disebut sebanyak 4 kali, sebaliknya pada PMDN 77/2020 disebut sebanyak 69 kali. Untuk dapat melihat tingkat eselon dan jabatan dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada dua tabel di bawah ini.

Pengelola Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi (Source: Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemdagri)
Pengelola Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota (Source: Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemdagri)

Kenapa masalah PPK pada pengelolaan APBD ini tidak pernah selesai? Saya kira tidak perlu orang yang berlatar belakang hukum untuk melihat kontradiksi terminologi berikut ketidakjelasan tugas dan kewenangan yang diberikan. Ini bukan berarti saya mengesampingkan kualifikasi kesarjanaan seseorang di bidang hukum untuk melihat ini, tetapi saya ingin menunjukan bahwa orang-orang yang berlatar belakang non-hukum pun akan dengan sangat mudah melihat ketidaksinkronan antara dua perangkat aturan tersebut yang saya bagi kedalam dua permasalahan utama, yaitu pada aspek regulatory framework (kerangka regulasi ) dan pada aspek penerapan teknis di daerah.

Aspek Regulatory Framework (Kerangka Regulasi)

Pada aspek national framework (regulasi nasional). Ada kurang lebih tiga hal menarik yang saya identifikasi. Pertama, dilihat dari perspektif hirarki peraturan perundang-undangan. PMDN 77/2020 meskipun kedudukannya lebih rendah dari Perpres 12/2021, tetapi sebenarnya berada di bawah dan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan Perpres 12/2021 pada bagian konsideransnya merujuk pada UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dengan demikian, keberatan sebagaian orang yang mempertanyakan kedudukan PMDN yang lebih rendah dari Perpres, saya kira tidak beralasan karena meskipun secara hirarki peraturan kedudukannya lebih rendah, tetapi PMDN 77/2020 memiliki “cantolan” Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang di atasnya. Kedua produk, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah tentu melewati pembahasan dan harus mendapat persetujuan baik lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif.

Hal ini akan jadi bahasan yang menarik apabila kedudukan keduanya dilihat berdasarkan asas hukum lex superirori dan lex specialis. Karena klaim-klaim seperti Perpres lebih tinggi dari PMDN atau sebaliknya PMDN merupakan kekhususan dalam hal pengelolaan keuangan daerah adalah yang sering digunakan oleh sebagian besar, jika tidak ingin dikatakan semua, praktisi dalam mempertentangkan kedua aturan dimaksud. Maka pada titik ini, pendapat ahli hukum tata negara diperlukan untuk melihat permasalahan ini dari perspektif akademisi. Sebagai orang yang tidak memiliki kualifikasi kesarjanaan di bidang hukum tata negara, saya hanya akan menganalisa sejumlah aspek penting berkaitan apa dan siapa itu PPK dan PPTK, berikut tugas dan kewenangan keduanya.

Apa dan Siapa itu PPK dan PPTK

Kedua, pada level definisi terminologi itu sendiri. Perpres 12/2021 mendefinisikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai “Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.” Sedangkan PMDN 77/2020 tidak memberikan batasan definisi tentang apa itu PPK, hanya menyebut siapa itu PPK, yaitu PA dan/atau KPA.

Sementara itu, baik Perpres 12/2021 dan PMDN 77/2020 sama-sama sepakat tentang apa dan siapa itu PPTK, meskipun definisi PPTK sendiri jika kita telusuri dengan cermat tidak ditemukan pada PMDN 77/2020 tetapi pada PP 12/2019, yaitu pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. PPTK pada struktur pengelolaan keuangan daerah adalah pejabat struktural (umumnya eselon IV pada Dinas/Badan, atau eselon III di Sekretariat Daerah) atau pejabat fungsional umum yang kriterianya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pada titik ini, kita melihat bahwa terdapat perbedaan yang mencolok tentang apa dan siapa itu PPK pada Perpres dan PMDN. Jika pada Perpres, PPK “dapat” merupakan subyek/entitas terpisah, yang merupakan salah satu Pelaku Pengadaan di antara pelaku-pelaku lainnya, yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA, sedangkan pada PMDN, PPK by nature melekat pada PA/KPA.

Ketiga, pada level kriteria batasan tugas dan kewenangannya. PPK yang diatur dalam Pasal 11 Perpres 12/2021 memilik tugas yang sangat banyak. Terdapat 16 (enam belas) tugas PPK mulai dari menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan Spesifikasi Teknis, KAK, HPS, rancangan kontrak, sampai dengan SPPBJ. Selain tugas tersebut, PPK juga masih diserahi 2 (dua) tugas tambahan pelimpahan kewenangan PA/KPA sebagaimana tertera pada pasal 11 ayat 2 yang meliputi:

  1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Pada Perpres 12/2021 disebut pelimpahan kewenangan merupakan bagian dari tugas. Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan ikutan. Apakah terminologi tugas dan kewenangan dapat dipertukarkan (can be used interchangeably) dan dengan demikian keduanya merujuk pada definisi dan kriteria yang sama, atau apakah tugas dan kewenangan mempunyai definisi dan kriteria masing-masing. Mana yang ada lebih dulu, atau mana yang kedudukannya lebih tinggi: kewenangan atau tugas?

Berdasarkan hasil penelusuran pada UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PP Nomor 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, istilah kewenangan dan tugas dapat dipertukarkan (can be used interchangeably), namun yang menjadi masalah kemudian adalah sampai sejauhmana, atau lebih tepatnya pada level jabatan mana kewenangan/tugas pada pasal 11 ayat 2, khususnya yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran belanja dan perjanjian dengan pihak lain diberikan dan/atau atau didelegasikan?

Dalam hal pengelolaan APBN, standar kompetensi kerja dan kriteria batasan tugas PPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2018 dan Petunjuk Teknis Pengelolaan APBN yang dikeluarkan Kementerian Keuangan ditemukan bahwa sebagian besar tugas PPK pengelola dana APBN beririsan dengan tugas PPK yang diatur dalam Perpres. Dalam Juknis tersebut, PPK juga dapat berdiri sendiri sebagai subyek/entitas terpisah dari PA/KPA dan dapat diserahi/dilimpahi tugas kewenangan dari KPA. Dalam Juknis dimaksud, dapat pula dimungkinkan perangkapan tugas PPK oleh KPA.

Hal ini sama sekali berbeda dengan pengelolaan APBD dimana PPK menurut PMDN 77/2020 adalah subyek/entitas yang sama, tidak terpisah dan melekat pada jabatan PA/KPA. Dengan demikian, tugas dan kewenangan yang melekat padanya tidak dapat didelegasikan kepada subyek/entitas lain di bawahnya.

Kewenangan demikian yang kita temu-kenali sebagai kewenangan atribusi, yang tidak dapat didelegasikan kecuali diatur dalam UUD 45 dan/atau UU (UU No 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Mengapa dikategorikan sebagai kewenangan atribusi? Karena kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja dan mengadakan perikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja diberikan oleh Undang-Undang, yakni UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terutama pada pasal 6 ayat 2 huruf b dan Pasal 17 ayat 2. Dengan demikian, kedua tugas/kewenangan berhenti pada PA/KPA, tidak dapat didelegasikan ke pejabat dibawahnya.

Meskipun Perpres 12/2021 menawarkan jalan tengah dengan menyisipkan klausula (ayat tambahan) yang menyebutkan:

“Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m dan PPTK sebagaimana dimaksud wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.” (Pasal 11 ayat 3 dan 4).

Namun upaya menjembatani keberadaan PPK dengan menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK justru menambah keruwetan baru karena klausa “dalam hal tidak ada penetapan PPK” adalah klausa yang “self refuting” (menolak dirinya sendiri) karena mengasumsikan PPK adalah subyek/entitas terpisah. Dengan kata lain, tanpa menetapkan PPK pun, PA/KPA dengan sendirinya bertugas sebagai PPK, tidak perlu PA/KPA menunjuk atau menetapkan dirinya sendiri sebagai PPK karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang given (diberikan undang-undang) dan melekat (atributif) pada diri PA/KPA. Oleh karena itu, lebih tidak dibenarkan lagi apabila PA/KPA menunjuk orang lain menjalankan tugas dan kewenangan yang tidak dapat didelegasikan tersebut.

Selain itu, PPTK sendiri memiliki batasan tugasnya sendiri. Ada sekurang-kurangnya 3 (tiga) tugas besar dan 6 sub-tugas yang berasal dari 2 tugas besar PPTK berdasarkan PMDN 77/2020. Bisa dibayangkan bagaimana sibuknya seorang PPTK yang harus menjalankan tugasnya bersamaan dengan kurang lebih 18 (delapan belas) tugas sebagai PPK dengan risiko yang besar.

Selaras dengan argumentasi dan aturan-aturan sebelumnya, terdapat pula Perpres 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang jika ditelusuri hanya mengenal terminologi PPTK, dan pada lampiran Perpres tersebut PPTK diberikan honorarium Orang Bulan (OB), bukan kepada PPK. Untuk lebih jelasnya anda dapat melihat pada Perpres dimaksud.

Dengan demikian keberatan yang menyatakan bahwa karena klausul PPK tidak diatur dalam PMDN 77/2020 analog/setara dengan Pejabat Pengadaan pun tidak perlu ada karena juga tidak ada klausul yang mengatur Pejabat Pengadaan dalam PMDN yang sama. Akan tetapi, hal yang dikemukakan tersebut sama sekali tidak beralasan karena Perpres 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional mengatur baik terkait PPTK maupun Pejabat Pengadaan, namun tidak ada satu klausul pun yang menyebut PPK.

Aspek Penerapan Teknis di Daerah

Berbeda dengan kondisi ideal yang diatur dalam UU, PP, Perpres dan PMDN terkait hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan/penatausahaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa, secara faktual banyak PPK di daerah yang selama ini dijabat oleh Pejabat Eselon IV (Pengawas) maupun Staf/Fungsional Umum.

Dengan adanya PMDN 77/2020 dikhawatirkan akan memicu “gelombang balik” pengunduran diri massal para PPK non PA/KPA. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan terganggunya percepatan pembangunan apabila proses transisi pengunduran diri tersebut tidak berjalan lancar dan PA/KPA menolak untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai PPK, apalagi ada sejumlah kegiatan yang proses persiapan pengadaannya sudah berlangsung di awal tahun 2021, bahkan ada yang sudah dilaksanakan tender/seleksi dini di akhir tahun 2020.

Banyak pertanyaan yang bermunculan, bagaimana dengan dokumen persiapan pengadaan seperti spesifikasi teknis, KAK, rancangan kontrak dan HPS yang telah ditetapkan dan diproses pengadaanya, atau bahkan kontrak yang telah terlanjur ditandatangani karena bagaimanapun dalam hirarki Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, dokumen seperti Spesfikasi Teknis, KAK, HPS atau RAB adalah produk/keluaran dari PPK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak.

Sebuah Tawaran Solusi

Berkaca dari permasalahan di atas, maka kedepan PA/KPA dengan sendirinya adalah PPK pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan maupun tanpa Penetapan PPK. Adapun PPTK atau Staf/Fungsional Umum yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa yang ditunjuk membantu PPK (PA/KPA) pada pengelolaan APBD, hanya bertugas dalam menyusun dokumen perencanaan, dokumen persiapan pengadaan dan dokumen kontrak, bukan menetapkan dokumen-dokumen tersebut. Frasa menyusun dan frasa menetapkan merupakan dua hal yang sama sekali berbeda. Pihak yang “menyusun” dokumen bisa saja keliru atau salah dalam menyusun syarat-syarat, namun pihak yang “menetapkan” harus mereviu kembali syarat-syarat tersebut, memperbaikinya sebelum melakukan penandatanganan dan/atau penetapan karena darinya akan dimintai tanggung jawab dan tanggung gugat sebagaimana yang diberikan Undang-Undang.

Akhirnya, sudah seharusnya yang menjadi PPK adalah PA/KPA karena selain kewenangan yang diberikan Undang-Undang, PA/KPA memiliki baik power dan resources yang besar untuk didayagunakan, dibandingkan pejabat setingkat eselon IV, apalagi staf yang pastinya akan banyak mendapat tekanan maupun hambatan teknis dan psikologis karena terbatasnya power dan resources yang dimiliki.

Penyedia Digugurkan Karena Peralatan Dijaminkan di Bank

Jam tangan saya sudah menunjukan kira-kira pukul 16.00 sore, “saatnya bergegas pulang kantor” pikirku. Namun, tiba-tiba pimpinan memanggil saya, memohon saya untuk menunggu sebentar karena ada seorang penyedia yang meneleponnya dan meminta waktu untuk berkonsultasi.

Kami pun menunggu si penyedia, sebut saja namanya “Andi” dari Perusahaan “Andalan”. Nama disamarkan tanpa bermaksud mengurangi kebenaran peristiwa yang dinarasikan. Si Andi pun kemudian kami ajak ke ruang konsultasi. Si Andi begitu ia disapa memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud tujuannya berkonsultasi.

Demi keringkasan, masalah yang diutarakannya persis sebagaimana judul artikel di atas. Ya, Pak Andi keberatan karena Pokja Pemilihan pada salah satu UKPBJ mengundangnya jauh-jauh untuk klarifikasi teknis terkait bukti kepemilikan dan/atau sewa peralatan hanya untuk kemudian diberitahukan bahwa Ia tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan atau sewa alat yang dipunyainya.

“Mereka minta saya tandatangan berita acara, tapi saya menolaknya pak” kata Andi.

“Masak saya diberitahu kalau saya tidak mampu menunjukan bukti kepemilikan asli hanya karena saya menunjukan salinan yang telah dilegalisir bank dan alat berat saya sedang diagunkan di bank. Dimana-mana di masa covid seperti ini ya wajar lah karena ada juga proyek yang saya kerjakan dengan PPK yang sama belum juga dibayar karena efek refocussing dan relaksasi dan salah satu cara pengusaha survive ya dengan berutang” lanjutnya dengan nada suara yang meninggi.

Pak Andi juga menunjukan bukti salinan copian surat kepemilikan dan Surat Pernyataan dari Bank Pemerintah yang kurang lebih menyatakan bahwa alat beratnya tersebut dijadikan jaminan. Ia kemudian mengatakan “Kalau mereka mau fair harusnya mereka klarifikasi ke Bank, tanyakan bagaimana rekam jejak saya dalam mencicil utang, apakah saya pernah terlambat bayar dan tersangkut kredit macet”. tambahnya.

Ketika pak Andi selesai bicara, pimpinan saya kemudian memberikan saya kesempatan bicara. “Pak Andi, mohon maaf saya disclaimer dulu ya bahwa pendapat saya ini pendapat pribadi dan karena saya tidak punya salinan dokumen pemilihan dan tidak terlibat langsung dengan peristiwa ini maka pendapat saya bisa jadi hanya didasarkan pada asumsi-asumsi berkenaan dengan informasi yang pak berikan”, kata saya mencoba menenangkannya.

“Ya, silahkan pak” Pak Andi menimpali.

“Begini pak Andi, saya ajukan pertanyaan klarifikasi dulu ya”

“Siap pak” balasnya.

“Di dokumen pemilihan biasanya disyaratkan bukti kepemilikan atau sewa, menurut bapak alat/barang bapak ini milik siapa”, tanya saya.

“Setengah milik bank setengah lagi milik saya karena alatnya memang saya gunakan” jawabnya dengan tegas.

“Oke, pak. masalah pak Andi ini unik karena sepengetahuan saya, di Dokumen Pemilihan belum pernah ada klausul yang mengatur terkait peralatan yang dijaminkan, yang ada hanya bukti kepemilikan atau bukti sewa yang disertakan dengan bukti kepemilikan dari si pemberi sewa”.

“Namun, hanya karena klausul ini tidak diatur bukan berarti dilarang ya pak Andi, kecuali ada klausul yang secara univokal dan tegas melarang peralatan yang telah dijaminkan ke institusi pembiayaan untuk ditawarkan dalam tender”, lanjut saya.

Masih menurut saya, “sebenarnya tidak jadi masalah karena fisik peralatan dibawah penguasaan Pak Andi, meskipun mungkin secara hukum, bukti kepemilikan asli peralatan bapak sudah diserahkan ke Bank dan karenanya hak kepemilikan sudah beralih ke Bank, tetapi karena kepercayaan Bank, bapak dapat meminjam pakai kembali peralatan yang sudah pak Andi agunkan sampai bapak melunasi utang bapak dan meng-klaim kembali hak milik bapak”, tambah saya.

Pada posisi demikian, maka pinjam pakai seperti contoh kasus Pak Andi harusnya diperlakukan setara dengan perjanjian sewa. Meskipun terdapat sedikit perbedaan di antara keduanya dimana dalam hal sewa, kita menyewa peralatan orang lain, sedangkan pada peristiwa di atas yang kita pinjam pakai adalah peralatan sendiri yang dipercayakan oleh institusi pembiayaan untuk kita gunakan kembali agar kita dapat melanjutkan kegiatan produktif sehingga keuntungan dari kegiatan produktif tadi bisa digunakan untuk melunasi utang dan pada akhirnya mengambil kembali barang/alat yang sudah kita jaminkan.

So, saya menyampaikan, “yang bapak lakukan justru sudah benar, malah jadi salah jika karena dipaksa harus menunjukan bukti kepemilikan asli, entah BPKB atau invoice pembelian kendaraan, kemudian bapak menunjukan invoice palsu, dan ujung-ujungnya bapak bisa dituntut melakukan pemalsuan dokumen”.

Sambil berkelakar saya pun mengatakan, “Pokjanya terlalu bersemangat itu pak, sampai-sampai kutu dan telur kutu pun dicari-cari”.

“Ya, pak, itu orang tidak benar sama sekali, sangat mengada-ada” timpal pak Andi.

Masih ada hal lain yang dikonsultasikan pak Andi, tapi berhubung karena artikel ini dibatasi terkait permasalahan sesuai judul di atas, maka saya kira tidak relevan membicarakannya di sini.

Akhirnya, tanpa kami sadari sore telah berganti malam, pak Andi pun pamit pulang, tak lupa ia berterima kasih karena kami sudah mau mendengar keluh kesahnya dan kami pun berterima kasih karena telah mendapat sharing pengalaman unik yang dibagikannya.